SEMARANG | GISTARA. COM – Sebanyak 40 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 10 provinsi di wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum Jawa Tengah berkumpul dalam sebuah pelatihan yang sarat muatan ideologis dan nilai kebangsaan. Bertempat di Ruang Pusparaja, Gedung Badiklat Hukum Jawa Tengah, Semarang (21/4/25). Para peserta mendapatkan materi mendalam soal internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka kerja birokrasi masa depan.
Para peserta berasal dari berbagai provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Kehadiran mereka mencerminkan keberagaman khas Nusantara yang sekaligus menjadi potret mini Indonesia dalam satu ruangan. Suasana diskusi pun terasa hidup, penuh semangat kebangsaan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pelatihan SPIP Terpadu yang bertujuan memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah. Namun lebih dari itu, momen ini juga dimanfaatkan untuk menguatkan fondasi ideologis para ASN agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila di tengah tantangan birokrasi era digital dan globalisasi.
BACA JUGA: Monitoring Pencegahan Korupsi, Jepara Peringkat 23 Nasional
Muh Khamdan, widyaiswara yang juga lulusan doktoral studi perdamaian dari UIN Jakarta, tampil sebagai narasumber utama. Ia mengawali pemaparannya dengan mengajak peserta merenungkan kembali makna Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi sebagai nilai moral dan ideologis yang membentuk karakter ASN yang berintegritas.
“Indonesia adalah negara dengan keragaman luar biasa. Namun keragaman ini ibarat dua sisi mata uang, bisa menjadi kekuatan tapi juga kerawanan. Di sinilah pentingnya Pancasila sebagai simpul pemersatu yang perlu terus diinternalisasi,” ujar Khamdan dalam sesi pembukaan.
Dalam paparannya, Khamdan menekankan pentingnya etika birokrasi yang adaptif terhadap tantangan zaman. Mengusung tema “ASN Robust 2030”, ia menyebutkan bahwa pegawai negeri dituntut tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga tangguh secara moral, sosial, dan ideologis. “Kita tidak butuh robot birokrat. Kita butuh manusia ASN yang punya akal sehat dan hati nurani,” tegasnya.
Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam sesi ini terbilang unik. Khamdan mendorong peserta untuk berdialog kritis, saling menggugat, dan merefleksikan pengalaman masing-masing sebagai ASN di daerahnya. Diskusi pun melebar hingga ke isu-isu konkret seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga potensi konflik horizontal akibat kurangnya pemahaman nilai kebangsaan.
“Internalisasi nilai Pancasila adalah bagian dari implementasi Asta Cita pertama Presiden, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM,” terang Khamdan. Ia menambahkan, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi kuat dalam menyusun mitigasi risiko dan manajemen pengawasan yang berbasis integritas dalam SPIP.
BACA JUGA: PLN UIK Tanjung Jati B dan Pokdakan Sido Maju II Kembangkan Rumah Bibit Mangrove: Solusi Hijau untuk Konservasi dan Ekonomi Masyarakat
Peserta tampak antusias. Elizabeth Tambunan, peserta asal Kalimantan Tengah, mengaku mendapat banyak perspektif baru. “Biasanya kami hanya fokus pada aspek administratif. Tapi hari ini, saya diajak menggali makna terdalam dari profesi sebagai ASN. Ini membuka cakrawala saya,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dianggap sebagai ruang konsolidasi ASN lintas provinsi yang saling berbagi praktik baik dan tantangan birokrasi di daerah masing-masing. “Pelatihan seperti ini penting agar ASN tidak bekerja secara autopilot, tapi tetap punya ruh kebangsaan yang kuat,” kata Kunaifi dari Kalimantan Barat.
Dengan semangat pembaruan, pelatihan ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Ia menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian Hukum untuk membentuk ASN masa depan yang tidak hanya bekerja dengan kepala, tetapi juga dengan hati. Sebuah ikhtiar kecil untuk menjaga api Pancasila tetap menyala di setiap lini pelayanan publik.(KA)