SEMARANG | GISTARA.COM – Senin, 25 Agustus 2025, tampak berbeda. Layar monitor sejumlah komputer di ruang widyaiswara Balai Diklat (Badiklat) Hukum Jawa Tengah dan ruang host menyala, dan 199 wajah muda tampak dengan penuh perhatian. Mereka adalah calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum yang sejak tiga bulan lalu resmi bergabung serta akan mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) sampai November 2025. Hari itu, giliran widyaiswara Badiklat Hukum Jawa Tengah, Dr. Muh Khamdan, yang memberikan ceramah inspiratif tentang core value.
“ASN itu pelayan publik, bukan menara gading,” ucap Khamdan membuka ceramahnya. Kalimat itu membuat beberapa peserta menoleh satu sama lain, seakan sedang menerima tamparan halus. Ia lantas menyodorkan konsep yang kini menjadi napas baru birokrasi, yaitu BerAKHLAK.
Di hadapan ratusan CPNS dari 12 provinsi itu, Khamdan menguraikan tujuh nilai yang terkandung dalam akronim Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini, katanya, bukan sekadar jargon. “Mereka adalah kompas moral dan etika ASN di tengah arus perubahan yang makin cepat,” ujarnya.
BACA JUGA: Polres Jepara Gelar Pelatihan Peningkatan Keterampilan Kehumasan
Khamdan mengaitkan hadirnya BerAKHLAK dengan tantangan birokrasi era digital. Ia menyebutkan, percepatan teknologi telah mengubah wajah layanan publik. “Kita bergerak menuju ASN Robust 2030 dan ASN Kompetitif 2045. Jika tidak adaptif, kita akan tertinggal,” katanya.
Untuk menegaskan maksudnya, Khamdan menyinggung kisah-kisah teladan tokoh agama. Ia menuturkan tentang Isa Al Masih yang membasuh kaki muridnya, Umar bin Khattab yang memanggul gandum sendiri untuk keluarga miskin, serta tradisi berbagai agama yang menekankan pelayanan. “Spirit melayani itu lintas iman. Dan itu yang harus tertanam dalam diri ASN,” katanya.
Cerita-cerita itu rupanya menyentuh hati para peserta. Sabrina Rahmi, CPNS dari Kalimantan Selatan, mengaku terinspirasi. “Saya baru benar-benar merasa bahwa ASN adalah pelayan. Kisah para pemimpin agama membuat saya ingin meneladani orientasi pelayanan itu,” katanya seusai sesi.
Dari sisi lain ruangan, Nurul Rachmadani dari Sulawesi Selatan menimpali. Baginya, nilai harmoni dan kolaborasi sangat relevan dalam menjaga persatuan. “Kita datang dari latar belakang berbeda. Tapi ASN itu perekat bangsa. Jadi harmoni adalah nilai yang paling kuat bagi saya,” ujarnya.
Tak ketinggalan, Fahrul Rozy dari Kalimantan Timur menekankan pentingnya karakter adaptif. Menurutnya, birokrasi hanya akan maju jika ASN berani berubah. “Kita harus smart dan cepat beradaptasi. Kalau tidak, sulit mewujudkan ASN berkelas dunia,” katanya.
Ceramah Khamdan tidak sebatas teori. Ia menyinggung soal birokrasi digital yang kini menjadi wajah baru pelayanan publik. Balai Diklat Hukum, katanya, harus melahirkan tunas Pengayoman yang mampu mengintegrasikan nilai BerAKHLAK dengan sistem digital. “Digitalisasi bukan sekadar aplikasi, tapi juga mindset,” ucapnya.
BACA JUGA: Mengisi Kemerdekaan dengan Kepedulian, YBM PLN UIK Tanjung Jati B Santuni Guru Ngaji
Di sela-sela ceramah, Khamdan mengajak peserta merenung. Ia meminta mereka menuliskan komitmen pribadi tentang apa yang akan dilakukan setelah kembali ke unit kerja masing-masing. Hasilnya beragam, dari ide pelayanan berbasis teknologi sederhana hingga inisiatif membangun forum kolaboratif lintas bidang.
Menurut Khamdan, Latsar adalah ruang strategis untuk menanamkan nilai kerja ASN sejak awal. Ia mengingatkan, ASN yang tidak menanamkan nilai pelayanan sejak dini akan mudah terjebak pada pola birokrasi lama, yaitu kaku, mengedepankan administratif, dan berjarak dengan publik. “Kita harus keluar dari zona nyaman itu,” ujarnya.
Selama hampir dua jam, suasana menjadi forum inspiratif dan motivasi perubahan bagi para peserta. Ada tawa kecil ketika Khamdan melempar humor, ada pula keheningan panjang ketika ia menyampaikan kisah Umar bin Khattab maupun pendekatan doktrin di sejumlah nilai. Beberapa CPNS tampak mencatat serius, sementara yang lain menatap lurus ke depan dengan mata berbinar.
Ceramah ditutup dengan pesan tegas. “ASN bukanlah pejabat yang ingin dilayani. Kita adalah pelayan rakyat. Dengan BerAKHLAK, kita wujudkan birokrasi digital yang manusiawi, berlandaskan Pancasila, menuju Indonesia Emas 2045,” kata Khamdan.
Balai Diklat Hukum Jawa Tengah menargetkan seluruh peserta Latsar tahun ini menuntaskan pelatihan hingga November mendatang. Setelah itu, mereka akan melakukan habituasi nilai BerAKHLAK di instansi asal penempatan, membawa bekal nilai BerAKHLAK ke ruang-ruang pelayanan. “Inilah tunas muda Pengayoman,” kata salah seorang panitia, Abdul Aziis Yamasita. (AD)