199 CPNS dari 12 Provinsi Tawarkan Gagasan Inovatif di Badiklat Hukum Jateng

SEMARANG | GISTARA.COM – Hari masih pagi ketika layar-layar virtual mulai menyala. Ratusan wajah ASN muda tampak antusias menyambut sesi seminar rancangan aktualisasi yang digelar Balai Diklat Hukum Jawa Tengah pada 22–23 September 2025. Sebanyak 199 CPNS dari 12 provinsi hadir secara daring, membawa gagasan segar yang lahir dari keresahan, harapan, sekaligus komitmen untuk mengabdi. Di balik layar, 23 instansi mitra turut serta sebagai coach dan penguji, menciptakan ruang kolaborasi yang hidup.

Seminar ini bukan sekadar forum formalitas, melainkan ajang menyalakan semangat perubahan. Seperti disampaikan oleh Dr. Muh Khamdan, Widyaiswara Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, yang menjadi salah satu penguji, para ASN muda telah menunjukkan keberanian menembus zona nyaman. “Gagasan-gagasan ini meneguhkan bahwa aktualisasi nilai BerAKHLAK bukan jargon, melainkan jalan menuju inovasi layanan publik yang adaptif,” ujar Khamdan.

Kalimantan Barat menjadi salah satu episentrum gagasan segar. Fauzan Rodi, misalnya, menawarkan pembuatan peta sebaran kekayaan intelektual komunal. Peta ini dirancang seperti diorama, memotret perkembangan budaya berbasis kota dan kabupaten. Jika diwujudkan, peta tersebut bisa menjadi rujukan strategis dalam menjaga hak kekayaan intelektual bangsa, sekaligus sarana edukasi publik tentang kekayaan budaya daerah.

BACA JUGA: Jaga Persatuan dan Kondusivitas  Daerah, Bupati Jepara Silaturahim dengan Kyai

Masih dari Kalimantan Barat, Muhammad Raihan Suma menyumbangkan gagasan pembentukan pedoman praktis pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan. Ide ini menyasar pada kerumitan yang kerap terjadi dalam proses legislasi di daerah. Dengan pedoman praktis, penyusunan aturan bisa lebih tertata, mengurangi potensi tumpang tindih regulasi, dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari Semarang, Via Dwi Novita menghadirkan inovasi yang menyentuh sisi kemanusiaan. Ia menawarkan sistem monitoring virtual perwalian anak oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Dengan mekanisme daring, kurator keperdataan bisa memantau laporan keuangan, pendidikan, kesehatan, hingga kondisi sosial anak di bawah perwalian. “Teknologi ini membuat pengawasan lebih transparan, akuntabel, sekaligus menjangkau tanpa batasan ruang dan waktu,” ujar Via dalam pemaparannya.

Seminar ini tidak hanya menampilkan gagasan, tetapi juga menjadi laboratorium coaching. Metode coaching yang dikembangkan Kementerian Hukum diarahkan untuk mengasah kompetensi kepemimpinan, berpikir sistematis, dan berorientasi pada pelayanan publik. Khamdan mengingatkan bahwa setiap inovasi yang lahir harus bermuara pada peningkatan kualitas layanan organisasi. “ASN muda harus menjadi pelopor perubahan, bukan sekadar pengikut arus,” pesannya.

Suasana seminar yang berlangsung dua hari penuh, dari pukul 08.00 hingga 16.00, tetap terjaga dinamis. Coach dan mentor memberi penguatan substansi maupun penulisan secara tajam sekaligus motivasi yang sangat hangat. Para peserta ditantang untuk mempertajam ide menjadi rencana aksi yang realistis dan aplikatif di unit kerja masing-masing. Tantangan itu bukan sekadar soal teknis, tetapi juga tentang mengasah sensitivitas sosial dan empati dalam pelayanan.

Di balik semangat adaptif yang terus digaungkan, seminar ini memotret wajah baru birokrasi Indonesia. Realitas ASN muda yang berani berinovasi, peduli terhadap kebutuhan masyarakat, dan siap menjadikan BerAKHLAK sebagai fondasi kerja. Nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan hanya semboyan, melainkan napas dalam setiap ide yang mereka presentasikan.

Dari ruang virtual di Semarang, gema komitmen itu terasa nyata. Seminar rancangan aktualisasi ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang ASN muda menapaki jalan pengabdian. Dengan gagasan yang berangkat dari akar persoalan masyarakat, mereka diharapkan mampu menjelma menjadi motor perubahan layanan publik yang lebih peduli, adaptif, dan berdampak langsung pada kehidupan warga. Sebuah langkah kecil, namun menentukan arah besar birokrasi Indonesia di masa depan. (AD)

Related posts

Buka GIIAS Semarang 2025, Ahmad Luthfi Komitmen Beri Insentif Perusahaan dan Pelaku Usaha

Program MBG di Jawa Tengah  Berdayakan Pekerja Lokal dan Hasil Panen Petani

Latsar ASN PKP 2025, Integrasi Local Wisdom dengan Transformasi Digital