SEMARANG | GISTARA.COM — Ruang Pusparaja Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum Jawa Tengah tampak lebih hidup dari biasanya. Bukan sekadar sesi orientasi, pembekalan yang disampaikan Dr. Muh Khamdan, widyaiswara Badiklat Hukum Jawa Tengah, kepada peserta Maganghub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Batch III, menjadi titik awal pembentukan etos kerja kolektif bagi delapan peserta magang nasional yang akan menjalani masa tugas selama enam bulan, dari Desember 2025 hingga Juni 2026, Kamis (18/12).
Dalam pemaparannya, Khamdan menekankan bahwa dunia kerja tidak hanya menuntut kecakapan teknis, tetapi juga soliditas tim. Menurut dia, kegagalan banyak organisasi seringkali bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan lemahnya kerja sama antarmanusia di dalamnya. “Tim yang solid mampu mengelola perbedaan, bukan meniadakannya,” kata Khamdan di hadapan peserta.
Pembekalan ini menjadi bagian dari rangkaian peningkatan kapasitas peserta magang nasional yang ditempatkan di Badiklat Hukum Jawa Tengah. Fokus utamanya adalah membangun pemahaman tentang kerja kelompok, peran individu, serta komunikasi efektif di lingkungan kerja birokrasi dan pelayanan publik yang sarat kepentingan dan tekanan kinerja.
BACA JUGA: Jepara Kirim Bantuan Logistik dan Dana untuk Korban Bencana di Sumbar
Khamdan mengurai dinamika pembentukan kelompok kerja, mulai dari fase adaptasi, munculnya perbedaan karakter, hingga potensi konflik yang kerap tak terelakkan. Ia menegaskan bahwa konflik bukan ancaman, melainkan peluang pembelajaran bila dikelola secara terbuka dan rasional. Dalam konteks ketenagakerjaan modern, kemampuan mengelola konflik justru menjadi indikator kematangan profesional.
Metode pembekalan dirancang interaktif. Selain pemaparan materi, diskusi terbuka dan contoh kasus sederhana dari dunia kerja menjadi sarana utama. Peserta diajak aktif menyampaikan pendapat, bahkan berbagi pengalaman pribadi. Pendekatan ini membuat materi tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi terasa dekat dengan realitas yang akan mereka hadapi selama magang.
Foto Bersama
Program Magang Nasional 2025 sendiri merupakan inisiatif pemerintah melalui Kemnaker untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Program ini memberi kesempatan lulusan D3 dan S1 memperoleh pengalaman kerja nyata di BUMN maupun sektor swasta, lengkap dengan uang saku setara upah minimum, jaminan sosial, serta sertifikat resmi.
Sebanyak delapan peserta mengikuti magang di Badiklat Hukum Jawa Tengah. Mereka berasal dari beragam latar belakang kampus, antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Universitas Semarang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas AMIKOM Yogyakarta, hingga Universitas UPN Veteran Yogyakarta. Keberagaman ini menjadi laboratorium sosial tersendiri bagi pembelajaran kerja tim lintas budaya akademik.
Magang Nasional sendiri merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 Tahun 2025 yang diluncurkan Kementerian Koordinator Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar lulusan diploma dan sarjana yang lulus maksimal satu tahun terakhir, dengan skema pembiayaan negara yang menyalurkan uang saku langsung ke peserta melalui bank-bank Himbara.
Menurut Khamdan, program ini strategis untuk menyiapkan angkatan kerja muda yang adaptif. “Peserta magang sesungguhnya masih dalam fase belajar bekerja. Di sinilah negara hadir, memastikan transisi dari kampus ke dunia kerja berlangsung manusiawi dan bermartabat,” ujarnya. Ia menilai pengalaman kerja terstruktur jauh lebih efektif dibandingkan pembelajaran teoritis semata.
Antusiasme peserta terlihat jelas. Bertha Maulidina, alumni Universitas Negeri Semarang, mengaku tertarik memahami proses kerja pelatihan di bidang hukum yang akan ia ikuti selama magang. Ia menilai Badiklat Hukum Jawa Tengah sebagai ruang belajar yang relevan dengan minat dan latar belakang akademiknya. Hal serupa disampaikan Rizky Winda Salsabila, alumni Universitas Gadjah Mada, yang mengisi formasi analis hukum dengan konsentrasi hukum agraria. Baginya, magang ini menjadi kesempatan langka untuk mengaitkan teori hukum agraria dengan praktik kebijakan dan pelatihan aparatur di daerah.
Sementara itu, Imma Anisa Wibagso, lulusan komunikasi UNISSULA asal Blora, memilih fokus pada bidang kehumasan, komunikasi krisis, dan pemasaran komunikasi. Ia berharap dapat mempelajari strategi peningkatan branding organisasi pemerintah agar lebih adaptif di era digital dan keterbukaan informasi publik. Menariknya, program ini juga diminati peserta dari luar Jawa. Natalia Alexandra Montolalu dari Poso, Sulawesi Tengah, dan Ari Valdy Pratama Arsyad dari Pohuwato, Sulawesi Utara, memilih Badiklat Hukum Jawa Tengah sebagai lokus magang untuk memperoleh pengalaman kerja lintas wilayah. Bagi mereka, magang ini bukan sekadar soal pekerjaan, melainkan proses memahami budaya kerja nasional yang lebih luas.
Pembekalan soliditas tim yang diberikan Khamdan menjadi fondasi awal dari proses panjang tersebut. Di tengah tantangan ketenagakerjaan nasional, mulai dari mismatch kompetensi hingga minimnya pengalaman kerja lulusan baru.
Program magang terstruktur seperti ini menunjukkan bahwa investasi pada manusia tetap menjadi kunci pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam kerangka itu, Badiklat Hukum Jawa Tengah bukan hanya tempat magang, melainkan ruang pembelajaran sosial bagi generasi pekerja Indonesia berikutnya. (AD)