Latsar CPNS tenaga medis via daring
SEMARANG | GISTARA. COM – Penguatan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK kembali menemukan ruang praksisnya di sektor layanan kesehatan. Kamis (29/1/2026), Dr. Muh Khamdan, widyaiswara Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, Kementerian Hukum, memandu Pelatihan Dasar (Latsar) secara virtual bagi 20 peserta CPNS tenaga medis di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dari ruang widyaiswara di Semarang, Khamdan mengajak peserta merefleksikan kembali makna kehadiran negara melalui pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan bertanggung jawab.
Forum pembelajaran ini diikuti CPNS tenaga medis dari berbagai simpul layanan kesehatan nasional, mulai dari RSUP Kariadi Semarang, RSUP Ngoerah Bali, RSUP Adam Malik Medan, RSUP Surabaya, RSUP M Hoesin Palembang, RSAB Harapan Kita Jakarta, RS Jiwa Soeharto Heerdjan Jakarta, Poltekkes Malang, hingga BPFAK Jakarta. Keragaman asal peserta mencerminkan tantangan layanan kesehatan nasional yang kompleks dan membutuhkan integritas ASN sejak awal pengabdian.
Dalam pemaparannya, Khamdan menegaskan bahwa ASN memikul tiga peran utama sekaligus, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelaksana pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Ketiganya, tidak mungkin dijalankan tanpa kepedulian sosial dan akuntabilitas kinerja. “Pelayanan yang berpihak pada masyarakat harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya dirasakan,” ujar Khamdan.
BACA JUGA: KPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo Tersangka Jual Beli Jabatan dan Suap DJKA
Ia menekankan, kepedulian menjadi pintu masuk ASN untuk melayani masyarakat tanpa diskriminasi gender, agama, suku, maupun latar sosial lainnya. Namun kepedulian saja tidak cukup. Akuntabilitas, kata Khamdan, adalah kesadaran batin untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan capaian kinerja secara terbuka dan terukur. Di titik inilah responsivitas pelayanan publik menemukan maknanya.
Pandangan tersebut diamini Lulut Dara Wigati, CPNS dari RSUP Kariadi Semarang. Menurutnya, nilai BerAKHLAK menuntut ASN kesehatan untuk peka terhadap kebutuhan pasien sekaligus disiplin dalam mempertanggungjawabkan kinerja. “Pelayanan yang baik harus cepat, tepat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Akuntabilitas, baginya, menjadi jembatan antara empati dan profesionalisme.
Komitmen serupa disampaikan Nuri Nadila Agustin, CPNS asal RSUP M Hoesin Palembang. Ia menekankan pentingnya pelayanan excellent yang memanusiakan manusia, tetapi tetap menjunjung tinggi akuntabilitas kerja. “Kepercayaan publik tumbuh ketika pelayanan tidak hanya ramah, tetapi juga transparan dan konsisten,” katanya.
Khamdan kemudian mengajak peserta melihat nilai BerAKHLAK dari perspektif kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa setiap ASN pada dasarnya adalah pemimpin, minimal pemimpin atas tugas dan tanggung jawabnya sendiri. “Setiap kepemimpinan adalah amanat, dan setiap amanat akan dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya. Karena itu, kinerja ASN harus terukur, terlapor, dan dapat diaudit secara etis maupun administratif.
Refleksi tersebut dirasakan kuat oleh Andini Aulia Aghatsa, CPNS dari Poltekkes Malang. Ia menyadari bahwa menjadi ASN tenaga kesehatan berarti mengelola kepercayaan publik. “Pasien mempercayakan kesehatan, bahkan hidupnya. Itu harus dijawab dengan pelayanan yang bertanggung jawab dan responsif,” tuturnya.
BACA JUGA: Polisi Sigap Bersihkan Material Longsor di Keling Jepara
Bagi Khamdan, Latsar bukan sekadar tahapan administratif menuju status ASN. Ia adalah ruang pembentukan karakter agar nilai BerAKHLAK tidak berhenti sebagai jargon. Kepedulian, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan harus hadir dalam tindakan nyata, mulai dari pencatatan layanan, pengambilan keputusan medis, hingga cara ASN merespons keluhan masyarakat.
Di tengah tuntutan publik atas layanan kesehatan yang adil dan berkualitas, penguatan nilai BerAKHLAK ini menjadi fondasi penting. Dari ruang virtual di Semarang, pesan akuntabilitas itu disemai agar ASN kesehatan di berbagai penjuru Indonesia benar-benar menghadirkan negara yang peduli, profesional, dan bertanggung jawab. Negara yang bekerja untuk warganya, dan berani mempertanggungjawabkan setiap kerja pelayanannya. (KA)