KUDUS | GISTARA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi unggulan pemerintahan Prabowo Subianto terus menuai perhatian publik. Beragam pandangan bermunculan, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, hukum, hingga sosial-budaya. Program ini dinilai perlu terus beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.
Kepedulian terhadap isu tersebut juga datang dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kudus (UIN Sunan Kudus). Melalui mata kuliah Politik Hukum yang diampu Dr. M. Shohibul Itmam, MH, para mahasiswa menggelar diskusi khusus membedah implementasi dan keberlanjutan program MBG. (25/2/26).
BACA JUGA: HPSN 2026: 76 Ribu Ton/Tahun Sampah di Jepara Belum Tertangani Secara Optimal
Dalam diskusi tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan catatan kritis. Mereka menegaskan bahwa program MBG harus dikawal secara ketat agar kualitas menu tetap terjaga dan tidak menjadi celah praktik korupsi.
“Perlu pengawalan supaya tidak menjadi lahan maling berkedok gizi,” tegas beberapa mahasiswa dalam forum diskusi.
Mereka menilai, pengawasan menjadi kunci agar tujuan mulia program ini benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok sasaran yang membutuhkan asupan gizi layak.
BACA JUGA: Museum Kartini Didorong Menjadi Pusat Studi Perempuan
Sementara itu, Dr. M. Shohibul Itmam, MH selaku pengampu mata kuliah mendorong mahasiswa untuk tetap peduli dan terlibat dalam pengawalan kebijakan publik sesuai kapasitas masing-masing.
“MBG sudah menjadi program nasional. Tugas kita adalah mengawal kelayakan dan pelaksanaannya agar efektif serta efisien bagi kepentingan negara,” ujar Pak Itmam.
Melalui diskusi tersebut, diharapkan para pemangku kepentingan program MBG dapat semakin profesional dan transparan dalam mengelola anggaran negara. Kritik dan masukan dari kalangan akademisi pun diharapkan menjadi bagian dari dinamika positif demi perbaikan kebijakan ke depan. (KA)