JEPARA | GISTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Jepara waspada terhadap paparan paham radikal di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Sebagai upaya pencegahan, mereka diundang dalam acara dialog pencegahan radikalisme bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia. Kegiatan itu berlangsung di Pendopo R.A. Kartini Jepara pada Selasa (2/7/2024).
“Bukan curiga. Namun ini upaya mitigasi, pencegahan supaya ‘imun’ kita terhadap paham radikal menjadi kuat. Jadi kalau ada isu negatif, bisa langsung ditangkal dengan ‘imunitas’ tersebut,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko saat memberi materi pada kegiatan tersebut.
Kewaspadaan itu, kata Edy Sujatmiko, terkait realitas bahwa paham ini mampu memapar personel di berbagai kalangan.
“Tidak terkecuali lembaga negara dan sekolah kedinasan. Makanya saya minta PNS diundang dalam acara ini,” tandasnya. Perwakilan peserta dari perangkat daerah yang mendapat kesempatan hadir pada acara tersebut, diminta menyebarluaskan materi yang didapat di unit kerja masing-masing.
BACA JUGA: Fenomena Judi Online di Negara Indonesia
“Sebagai ASN, kita hidup sewajarnya saja. Sehingga kalau ada paham yang aneh-aneh, kita tidak mudah terpengaruh. Jika ada ASN yang terindikasi seperti ini, saya minta sesama pegawai di sekitarnya peduli. Baik PNS, PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), maupun THL (tenaga harian lepas) ,” tambah Sekda Edy Sujatmiko.
Sebelum penyampaian materi, Sekda mewakili Penjabat (Pj.) Bupati Jepara Edy Supriyanta membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, Pj. Bupati mengatakan, berdasar riset BNPT pada tahun 2023, terdapat tiga kelompok yang rentan terpapar radikalisme. Ketiganya adalah wanita, anak-anak. Dan generasi Z yang aktif di internet.
“Sepanjang 2023 ditemukan 2.670 konten mengandung intoleransi, radikalisme, dan terorisme di media sosial,” katanya.
Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kabupaten Jepara Lukito Sudi Asmara mengatakan, Jepara dan Lebak (Banten) merupakan dua kabupaten pertama di Indonesia yang telah membentuk FKPT. Forum ini dilantik Ketua BNPT Boy Rafli Amar tahun lalu.
“Sebelum dialog ini, FKPT bersama BNPT telah telah ada dialog dengan mahasiswa. Dengan dialog ini, kita berupaya jangan sampai ada teman PNS yang terpapar paham radikal,” kata Lukito.
Materi dialog juga disampaikan Direktur Pencegahan BNPT Dr. Irfan Idris, Wakapolres Jepara kompol Indra Jaya Syafputra, dan Kepala Stad Kodim 0719/Jepara Mayor Arm. Syarifuddin Widianto. (Ka/Bk)
