JEPARA | GISTARA.COM – Merespon revisi RUU oleh DPR atas putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, Pimpinan Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kepara gelar diskusi publik di depan Gedung Rektorat Unisnu Jepara pada Jumat (23/8).
Diskusi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi demokrasi Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), pengurus Rayon , pengurus Komisariat, pengurus Cabang PMII, dan segenap dosen Unisnu Jepara.
BACA JUGA: PC PMII Jepara Tolak Wacana Asuransi Wajib Kendaraan
Sebagai pemantik, Dr. Wahidullah yang memulai diskusi dengan pembahasan tugas dan wewenang dari masing-masing Lembaga yang hari ini dinilai tidak konsisten dan mencurangi demokrasi.
“Sebagai Lembaga legislatif, mengeluarkan putusan dan melakukan revisi Undang-Undang memang menjadi wewenangnya. Tetapi, melakukan revisi RUU dalam waktu sesingkat itu, perlu ditanyakan kepentingan siapa yang dibawa dalam perubahan tersebut”, terang Dr. Wahidullah.
Dr. Mayadina RM menjadi narasumber dalam diskusi kawal putusan MK
Selanjutnya, Dr. Mayadina, aktivis gender Jepara mengajak peserta diskusi untuk bersama-sama menganalisis apa yang sebenarnya terjadi pada negeri ini.
Putusan MK yang dinilai berdampaik baik pada Kembali Marwah demokrasi Indonesia, nyatanya dianulir oleh DPR dalam revisi RUU Pilkada yang begitu mendadak digelar.
“Saya kira ada tujuan mulia Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Keputusan tersebut, yaitu ingin mengembalikan Marwah demokrasi di Indonesia. Dengan adanya perubahan threshold menjadi 6,5 – 10 % bagi partai yang tidak mempunyai kursi, akan muncul potensi calon-calon baru yang kompeten. Agar tidak hanya itu-itu saja calon yang maju. Indonesia butuh wajah baru dan semangat baru untuk memimpin kedepan”, Jelasnya.
Menanggapi adanya revisi RUU yang ditangguhkan keputusannya, PMII Jepara berkomitmen untuk terus mengawal putusan MK dan mencegah disahkannya RUU pilkada. (Ka/IL)
