Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat menyampaikan materi
JEPARA | GISTARA. COM – Dewan Pendidikan Jepara (DPJ) menyelenggarakan kegiatan seminar tentang Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Persoalan Anak Putus Sekolah (ATS) yang bertempat di Gedung Shima Jepara, Sabtu (07/12/2024).
Turut hadir Ketua DPJ Khomsanah beserta jajarannya, Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat; Perwakilan Disdikpora Haryanto; Perwakilan Kecamatan dan Desa se Kabupaten Jepara serta organisasi profesi guru diantaranya KKG SD, KKMI, KKMTs, KKMA, HIMPAUDI, IGPAUD, IGRA dan IGTKI.
Seminar dimoderatori oleh Faridah salah satu Pengurus DPJ, dengan Narasumber Ketua DPJ Khomsanah, Ketua Komisi C Nur Hidayat, Perwakilan Disdikpora Haryanto.
BACA JUGA: Pramuka Berikan Pendidikan Soft Skill, Hard Skill dan Bentengi Generasi Muda dari Ancaman Judi Online
Perwakilan Disdikpora Jepara Haryanto menyampaikan data ATS (Bulan Mei 2024 dari Pusdatin Kemendikbud ) sebanyak 6.432 di Kabupaten Jepara yang tersebar di 16 Kecamatan yaitu Bangsri 468 ATS; Batealit 666 ATS; Donorojo 238 ATS; Jepara 427 ATS; Kalinyamatan 368 ATS; Karimunjawa 49; Kedung 425 ATS; Keling 233 ATS; Kembang 297 ATS; Mayong 558 ATS, Mlonggo 396 ATS; Nalumsari 483 ATS; Pakis Aji 393 ATS; Pecangaan 440 ATS; Tahunan 533 ATS; Welahan 458 ATS.
Selanjutnya, Ketua DPJ Khomsanah mengatakan dari jumlah 6.432 yang ada di Jepara, harapannya ada sinergitas bersama.
” Kami berharap ada sinergitas antara semua pihak baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat untuk bersama-sama melakukan pemecahan terhadap masalah ATS ini ” Ucap Khomsanah
Narasumber, anggota DPJ dan peserta
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat juga mengatakan siap duduk bersama terkait ATS ini.
” Silahkan dari DJP atau bapak-ibu semua untuk mengadakan audiensi dengan Komisi C DPRD Jepara, untuk menyampaikan apa saja yang diperlukan dalam mengatasi ATS ini baik dari anggaran maupun yang lainnya. Dan kalau bisa di bulan Januari atau Februari karena APBD 2025 sampai Februari 2025 harus sudah klir, kalau bulan Maret nanti bisanya buat APBD 2026.” Ucap Nur Hidayat.
BACA JUGA: Dewan Pendidikan Jateng, Dukung Pembentukan Satgas Anti Kekerasan di Satuan Pendidikan
Faridah yang sebagai moderator sekaligus Anggota DPJ menyampaikan bahwa persoalan ATS bukan hanya karena faktor ekonomi.
” Faktor ATS bukan hanya karena faktor ekonomi, melainkan sosial, politik, keagamaan, psikologis atau karakter dari anak itu sendiri yang sulit diajak untuk sekolah, karena sudah di zona nyaman. Padahal sudah ada fasilitas baik melalui BOS (Bantuan Operasional Sekolah) maupun fasilitas yang lainnya.” Ucap Faridah
Diakhir sesi, Faridah mengatakan ATS ini menjadi keprihatinan kita bersama, apalagi untuk sekolah sudah digratiskan. Dan ini menjadi tanggungjawab kita bersama, Semoga bisa teratasi.(Ka/Dzul)
