SEMARANG | GISTARA. COM — Widyaiswara Badiklat Hukum, Dr. Muh Khamdan, menyampaikan urgensi manajemen strategis dalam kebijakan publik kepada 60 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, Rabu (24/7/2025). Disampaikan secara daring dari Semarang, Khamdan menekankan bahwa efektivitas kebijakan bergantung pada kesadaran atas proses berpikir strategis sejak fase awal pembelajaran.
Dalam forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda tersebut, Khamdan menguraikan bahwa sebelum para peserta memasuki tahapan e-learning, pemahaman menyeluruh terhadap agenda pembelajaran menjadi pondasi krusial. “Mulai dari self mastery, kepemimpinan strategis, hingga manajemen strategis, semua saling berkaitan dan membentuk pola pikir kebijakan yang holistik,” paparnya.
Ia menekankan pentingnya marketing kebijakan sebagai pendekatan baru yang mesti dikuatkan. Menurutnya, kebijakan tidak hanya harus tepat, tetapi juga dikomunikasikan secara strategis kepada publik dan pemangku kepentingan. Hal itu, ujarnya, hanya bisa dicapai jika analisis isu strategis dilakukan dengan seksama.
“Tanpa analisis isu yang tajam, kebijakan bisa meleset dari kebutuhan publik. Inilah mengapa kita perlu memastikan bahwa strategi dan komunikasi kebijakan harus sinergis,” kata Khamdan.
BACA JUGA: Wujudkan Semangat Kemerdekaan , YBM PLN UIK Tanjung Jati B Salurkan Santunan untuk Lansia di Jepara
Pelatihan yang berlangsung sejak 21 Juli hingga 21 November 2025 itu mengusung metode blended learning, menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka. Para peserta berasal dari berbagai instansi pusat dan daerah, baik kementerian maupun pemerintah provinsi dan kota.
Peserta berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga pemerintah daerah seperti Provinsi Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung.
Fonika Affandi, Kepala Lapas Kelas I Semarang yang juga menjabat sebagai Ketua Angkatan 6 PKN II, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan perspektif baru dalam menjawab tantangan efisiensi anggaran. “Saya menyadari betapa pentingnya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan inovasi layanan publik yang lebih adaptif,” ujarnya.
Baginya, penguatan kemitraan publik-swasta merupakan strategi yang relevan di tengah keterbatasan fiskal negara. Ia menilai bahwa pembelajaran manajemen strategis dapat menjadi alat navigasi untuk menyesuaikan arah kebijakan di tingkat unit kerja.
Senada dengan Fonika, Alexander Berthianus Koroh, Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi NTT, menyebut sesi Khamdan sangat menggugah. Ia mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan efektivitas perizinan dan investasi di wilayahnya melalui pendekatan kemitraan strategis.
“Respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dari investasi publik. Maka, kolaborasi yang tepat menjadi kunci untuk membangun iklim usaha yang lebih sehat,” ujar Alexander.
Dalam forum tersebut, peserta juga diminta untuk mulai mengidentifikasi isu strategis di wilayah tugas masing-masing. Langkah ini menjadi pijakan dalam menyusun project-based learning yang akan dikembangkan menjadi aksi perubahan kebijakan di instansi masing-masing.
Menurut Khamdan, seorang pemimpin strategis tak cukup hanya memahami struktur birokrasi, tetapi harus mampu membaca dinamika sosial-politik dan tren kebijakan global. “Manajemen strategis bukan sekadar perencanaan, melainkan proses adaptif yang membutuhkan kepekaan dan keberanian mengambil keputusan transformatif,” tuturnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya LAN untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin birokrasi masa depan yang tidak hanya memiliki kapasitas administratif, tetapi juga berpikiran terbuka dan responsif terhadap perubahan zaman.
Sebagaimana dinyatakan panitia, Harry Rahmadi, pelatihan ini akan dilanjutkan dengan berbagai sesi pemantapan hingga November mendatang, mencakup forum laboratorium kepemimpinan, diskusi aksi perubahan, serta simulasi pengambilan keputusan berbasis data dan kebijakan publik. (KA)
