SEMARANG | GISTARA.COM – Suasana kelas virtual Pelatihan Dasar (Latsar) agenda 2 pada Rabu, 18 Februari 2026, terasa berbeda. Di layar-layar komputer yang tersambung dari berbagai sudut kantor di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, 42 aparatur sipil negara muda menyimak paparan penuh energi. Dr. Muh Khamdan, widyaiswara dari Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, Kementerian Hukum, tak sekadar menyampaikan materi, tetapi mengajak peserta membangun komitmen kolektif meneguhkan smart governance melalui budaya kerja adaptif.
Kegiatan yang merupakan rangkaian materi agenda 2 ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara sejak 10 hingga 18 Februari 2026. Peserta berasal dari Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, kedeputian, sekretariat kementerian, hingga dukungan staf ahli dan staf khusus. Meski berlangsung secara virtual, interaksi terasa cair, dinamis, dan penuh refleksi kritis tentang masa depan birokrasi Indonesia.
Dalam paparannya, Khamdan menekankan pentingnya pembudayaan nilai kompeten sekaligus adaptif. “ASN tidak cukup hanya patuh prosedur. Kita harus inovatif, proaktif, dan siap menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing,” ujarnya. Ia menggarisbawahi bahwa tantangan birokrasi modern bukan hanya pada tata kelola administratif, tetapi pada kecepatan merespons perubahan sosial, politik, dan teknologi.
BACA JUGA: Bupati Jepara: Opsen Pajak Untuk Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat
Khamdan memetakan peta jalan pengembangan ASN dalam tiga tahapan besar, yaitu Smart ASN 2024, Robust ASN 2030, dan Kompetitif ASN 2045. Menurutnya, perubahan kebijakan pengembangan ASN harus diarahkan untuk membangun birokrasi yang agile. Kondisi birokrasi yang lincah, adaptif, dan kolaboratif, dengan meninggalkan pola lama yang lambat dan reaktif. “Kita harus bergerak dari sekadar compliance menuju impact,” tegasnya, disambut anggukan para peserta.
Salah satu peserta, Muhammad Rigan Agus Setiawan atau akrab disapa Rigan, menyampaikan refleksi personalnya. Kurator di lingkungan Sekretariat Negara itu membawa pengalaman program Setneg ke Sekolah (SkS) di SMPN 19 Bogor sebagai bekal membangun layanan publik yang lebih membumi. Baginya, pengelolaan barang seni dan budaya di Istana Kepresidenan Jakarta bukan sekadar tugas administratif, melainkan bagian dari diplomasi kebudayaan negara.
Rigan berkomitmen menghadirkan layanan kurasi yang lebih engagement dengan tuntutan teknologi adaptif. Ia membayangkan digitalisasi arsip seni, pemanfaatan platform interaktif, hingga penyajian informasi berbasis data yang dapat diakses lebih luas oleh publik. “Menuju Robust ASN, kami harus mampu menjembatani nilai historis dengan teknologi masa depan,” katanya.
Semangat serupa juga datang dari Najla Syarif, alumni sains informasi dari Universitas Padjajaran yang bertugas di Sekretariat Negara. Najla melihat tantangan besar di bidang kearsipan dan kepustakaan. Ia tertantang menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, sekaligus adaptif terhadap perkembangan artificial intelligence. “AI bukan ancaman, tetapi alat untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi layanan,” ujarnya.
Bagi Najla, budaya adaptif berarti berani belajar ulang dan mengintegrasikan teknologi baru tanpa kehilangan prinsip akuntabilitas. Ia meyakini bahwa ASN masa depan harus mampu mengelola informasi strategis negara dengan sistem yang cerdas dan aman, sekaligus tetap humanis dalam pelayanan.
Sementara itu, Elsa Anindya Nurul Putri dari bagian sekretariat dukungan kabinet menyoroti dimensi lain dari adaptivitas: menjaga persatuan dan kesatuan. Menurutnya, ASN tidak hanya menjalankan kebijakan dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi simpul harmoni di tengah isu-isu yang berpotensi memecah belah. “Adaptif artinya mampu merespons dinamika sosial dengan bijak, kreatif, dan tetap menjaga kohesi,” katanya.
Menutup sesi, Khamdan mengajak seluruh peserta menjadikan Latsar bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan momentum transformasi diri. Di tengah arus perubahan global, smart governance hanya mungkin terwujud jika ASN muda berani keluar dari zona nyaman dan membangun budaya adaptif secara kolektif. Dari ruang-ruang virtual itulah, benih birokrasi agile dan berdampak bagi masyarakat luas mulai ditanam, menuju Indonesia yang lebih responsif, inklusif, dan kompetitif pada 2045. (AD)
