SEMARANG | GISTARA. COM – Ketua Gerakan Jalan Lurus (GJL) Kota Semarang, Budi, bersama Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah, Aulia Hakim, menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Keduanya menegaskan bahwa langkah pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Mereka berharap penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi tidak dilakukan secara tebang pilih, melainkan menyentuh seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa melihat latar belakang politik, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Ketua GJL Kota Semarang, Budi, mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah merugikan negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat melalui penegakan hukum yang adil.
BACA JUGA: Praktisi Media Berbagi Pengalaman Jurnalistik kepada Mahasiswa KPI Unisnu Jepara
“Kami mendukung penuh Presiden Prabowo untuk menindak tegas para pelaku korupsi. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Budi.
Senada dengan itu, Ketua FSPMI Jawa Tengah, Aulia Hakim, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat pembangunan nasional.
Menurut Aulia, praktik korupsi selama ini menjadi salah satu faktor yang menghambat pemerataan kesejahteraan dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kalangan pekerja dan buruh.
BACA JUGA: Jamal Luthfi Resmi Dilantik sebagai Ketua IKA PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang
“Kami mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi,” ujar Aulia Hakim.
Pernyataan dukungan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan tekad pemerintahannya untuk memperkuat penegakan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Budi dan Aulia berharap komitmen pemberantasan korupsi tersebut dapat diwujudkan secara nyata melalui langkah-langkah konkret aparat penegak hukum, sehingga tercipta keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin meningkat. (KA)
