JEPARA | GISTARA. COM – Pengurus Cabang (PC) Ikatan Alumni (IKA) PMII bersama PC PMII Jepara menjadikan forum Selapanan Rabu Malam Kamis Wage sebagai ruang mengupas isu strategis yang tengah menjadi perhatian nasional, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Diskusi yang digelar pada Rabu (15/7/2026) malam itu mengangkat tema “Peta Jalan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Peluang dan Tantangan Pengembangan Perekonomian Desa”.
Kegiatan yang dihadiri kader dan alumni PMII Jepara tersebut diawali dengan pembacaan Maulid Nabi oleh Tim Rebana Ashabussafaah, dilanjutkan sambutan Ketua PC PMII Jepara Ahmad Fazari serta penampilan Teater Eling.
BACA JUGA: PMII Soroti Akses dan Kualitas Pendidikan Jepara
Dalam sambutannya, Ahmad Fazari mengapresiasi kehadiran para peserta yang terus menjaga tradisi intelektual melalui forum selapanan. Menurutnya, KDMP menjadi isu penting yang perlu dipahami secara utuh karena dalam waktu dekat akan memasuki tahap implementasi di berbagai desa.
“Forum ini menjadi ruang bersama untuk membedah arah kebijakan KDMP, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga mampu mengawal dan memberikan gagasan yang konstruktif,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, dihadirkan dua Narasumber yang berkompeten yakni H. Muhammad Abdurrahman, S.E Petinggi Pecangaan Kulon dan Harun Salim, S.E, M.M, seorang Praktisi Ekonomi.
BACA JUGA: Situs Langgar Bubrah Diduga Peninggalan Era Ratu Kalinyamat, Bupati Jepara Siap Dukung Pelestarian Cagar Budaya
Narasumber pertama, H. Muhammad Abdurrahman, S.E.,Petinggi Pecangaan Kulon mengungkapkan bahwa pelaksanaan KDMP di Jepara masih menghadapi berbagai tantangan. Selain persoalan kesiapan desa, regulasi dan tata kelola juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Ia menjelaskan, kehadiran KDMP tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu melengkapi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di sejumlah desa belum berkembang secara optimal.
Ketua PC PMII Jepara Ahmad Fazari memberikan cinderamata kepada Harun Salim dan H. Abdurrahman
“Keberhasilan KDMP tidak diukur dari banyaknya koperasi yang terbentuk, tetapi dari seberapa besar masyarakat ikut terlibat dan merasakan manfaatnya. Pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Abdurrahman juga menilai KDMP memiliki peluang besar untuk mendukung program ketahanan pangan dan memperkuat rantai ekonomi desa, apabila dikelola secara profesional serta didukung regulasi yang jelas.
Sementara itu, Praktisi Ekonomi, Harun Salim, S.E., M.M., menegaskan bahwa KDMP merupakan Program Strategis Nasional yang patut disambut secara positif. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya terburu-buru menilai program tersebut sebelum memahami konsep dasar koperasi dan regulasi yang mengaturnya.
“Kita harus memahami terlebih dahulu prinsip koperasi, undang-undang, hingga aturan operasionalnya. Kritik akan lebih berkualitas apabila didasarkan pada pengetahuan yang utuh,” katanya.
Harun menambahkan, keberhasilan KDMP sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Seorang manajer koperasi, katanya, harus memiliki pengetahuan, kompetensi, kemampuan manajerial, serta mampu membangun tata kelola yang profesional.
Ia optimistis, apabila dijalankan dengan standar operasional yang baik, serta didukung teknologi dan partisipasi masyarakat, KDMP berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat lokal.
BACA JUGA: Pelantikan PC PMII Jepara, Bupati Jepara Minta PMII Kawal Program Kartu Sarjana
Lebih lanjut Harun menyatakan, Akan tetapi jika KDMP tidak berjalan dengan baik, tidak dijalankan secara profesional, maka mahasiswa harus berani mengkritiknya serta memberi solusi.
“mahasiswa mau mengkritik KDMP, harus tau dulu apa itu koperasi?, UU koperasi, prinsip koperasi. Agar tau seluk beluknya terlebih dahulu,” jelasnya.
Sementara itu, Kusdiyanto, Ketua IKA PMII Jepara berharap, alumni dan kader PMII dapat mengawal KDMP secara kritis, sekaligus menghadirkan gagasan yang dapat memperkuat pembangunan dan kemandirian ekonomi desa. (KA).
