Perkuat Tertib Pertanahan, Pemkab Jepara dan BPN Integrasikan Data NIB-NOP

JEPARA | GISTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Jepara bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara memperkuat sinergi melalui penandatanganan kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) Integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) pada layanan perintis pertanahan, di Ruang Kerja Bupati, Senin (16/11/2026).

Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung tertib administrasi pertanahan, memperkuat kepastian hukum hak atas tanah, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Melalui kesepahaman ini, kedua pihak diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, termasuk pendataan, penataan, legalisasi, dan pengamanan aset milik pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Kepala Kantor Pertanahan Jepara Hariyoko mengatakan, manfaat kerja sama ini untuk peningkatan kualitas data, baik pemetaan bidang tanah KW 456, dan perbaikan posisi bidang tanah KW 123, untuk mendukung pemeliharaan data pertanahan, seperti peralihan hak atas tanah. Selain itu, objek pajak yang belum terdaftar atau bersertipikat dapat diinventarisasi sebagai target sertipikat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sedangkan manfaatnya bagi Pemkab Jepara, untuk penambahan objek pajak dan pemuthakiran pemanfaatannya. Peningkatan data kualitas data subjek pemuthakiran data pemegang hak pada data objek pajak.

“Khusus hari kita dengan Pemkab Jepara lebih fokus kepada identifikasi data bidang tanah yang dihasilkan dari proses pendaftaran tanah itu, bisa terintregasi dengan nomor objek pajak yang dikelola Pemkab Jepara,”ujarnya.

Pada 2026 ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara merealisasikan 7900 sertipikat tanah melalui PTSL. Kantor Pertanahan juga menyerahkan 2 bidang tanah kepada Pemkab Jepara, yang berlokasi di objek wisata Pantai Kartini Jepara dengan masing-masing luas 5095 m² dan 14.040 m².

Sementara itu, Sekda Jepara Ary Bachtiar menyambut baik kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Menurutnya, hal ini semakin mempermudah dan cepat atas pengalihan hak atas tanah yang diproses.

Di sisi lain, ada kepastian nilai tanah untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Di Jawa Tengah sudah 183 Kantor Pertanahan yang sudah melaksanakan kerja sama perintis, sampai Oktober 2026.

“Kerja sama integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan dan perpajakan daerah,”ucap Sekda. (DJ/STY/AD)

Related posts

KPSPAMS Tirta Kartini Sejahtera Jepara Studi Banding ke Purbalingga, Dalami Digitalisasi dan Teknologi Pompa Air

Belajar Bersama Santri Difabel Tunarungu dan Tunawicara, FASI Fatayat NU Tahunan Hadirkan Kelas Digital Inklusif

Mahasiswa BCB UNISNU Jepara Asah Kemampuan MC Profesional, dari Olah Panggung hingga Protokoler