JEPARA | GISTARA.COM – Calon Bupati dari Koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem KH. Nuruddin Amin (Gus Nung) menyayangkan pemangkasan bantuan operasional untuk Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) yang disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Jepara, Edy Khumaidi Muhtar beberapa waktu lalu.
“Bantuan Operasional RT/ RW ini mestinya sudah dianggarkan dalam satu tahun anggaran pada pembahasan RAPBD 2024 antara DPRD dan Pemkab Jepara sebelum tahun berjalan”, ujar Wakil Ketua DPRD Jepara 2019-2024.
Hal itu dikarenakan bantuan operasional tersebut merupakan amanat dari Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 42 Tahun 2021 Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW.
“Mestinya sejak awal Pj. Bupati Jepara mencarikan solusi atas permasalahan ini dengan mengembalikan bantuan operasional RT RW melalui efisiensi anggaran, terutama anggaran yang bersifat tidak mendesak seperti pemecahan MURI, perjalanan dinas dan sebagainya” ujar Gus Nung.
BACA JUGA: Gus Nung-Mas Iqbal Usung Visi Jepara Juara
“Insentif untuk 4668 Ketua RT dan 1009 Ketua RW yang tersebar di 195 desa/ kelurahan harusnya menjadi prioritas untuk dicairkan melalui bantuan keuangan desa untuk menunjang kinerja Lembaga Kemasyarakan Desa (LKD) dalam membantu aparatur pemerintahan desa”, lanjut Gus Nung.
“Memang dibutuhkan keberpihakan dari Pj. Bupati Jepara untuk segera mencari solusi alternatif agar tidak terjadi gejolak dalam tatanan sosial masyarakat desa. Bagaimanapun peran Ketua RT dan Ketua RW sangat besar dalam diseminasi informasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat baik di desa maupun di kelurahan”, kata Gus Nung.
Sebagaimana diketahui besaran insentif anggaran operasional Ketua RT dan Ketua RW sebesar Rp. 150.000 perbulan. Jadi dalam satu tahun mereka menerima Rp. 1.800.000 yang biasanya dicairkan 2 kali dalam setahun. Total anggaran insentif Ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Jepara dalam APBD adalah Rp. 10.218.600.000.
“Kami sangat menyayangkan adanya politik anggaran yang kurang berpihak pada ribuan Ketua RT dan Ketua RW. Kami sangat memahami tugas dan peran Ketua RT dan Ketua RW sangat berat. Hampir semua desa ada kumpulan rutinan RT, seringkali juga ada pelayanan kepada masyarakat lainnya”, ujar Gus Nung.
“Mudah-mudahan jika saya terpilih jadi Bupati nanti, hal semacam ini terulang lagi. Saya akan mengembalikan bantuan operasional tersebut dan jika dimungkinkan ada penyesuaian besaran tunjangan operasional Ketua RT dan Ketua RW”, tutur Gus Nung.(Ka/Za)
