Hindun Anisah Anggota Komisi IV DPR RI
JAKARTA | GISTARA. COM – 300 ribu ton beras berkutu sisa impor tahun 2024, menjadi kenyataan pahit adanya kerugian negara. Pasalnya, Bulog sejak awal tidak melakukan transparansi pengelolaan, sehingga beras tersebut tak distribusi.
“Bulog harus bertanggungjawab atas kerugian ini. Jangan sampai dengan dalih beras bisa difumigasi, lantas dianggap negara tidak merugi. Ini jelas kerugian karena tak layak dikonsumsi,” tandas anggota Komisi IV DPR, Hindun Anisah, Minggu (16/3/2025).
Hindun menduga, hitungan riil beras berkutu dimungkinkan lebih dari 300 ribu ton. Hal itu, kata dia, karena di beberapa kantor wilayah dan cabang cenderung tidak transparan memberikan laporannya. “Bisa jadi lebih ini hitungannya. Bulog aja yang nggak transparan,” imbuhnya.
BACA JUGA: Sosialisasikan UU Nomor 18 Tahun 2012, Bunda Hindun: Kedaulatan Energi dan Pangan adalah Kunci
Hindun berharap, jajaran baru direksi Bulog harus melakukan perencanaan yang matang dan strategis. Sehingga, situasi tersebut tidak lagi terulang. “Ini peringatan! Jajaran direksi baru harus lebih jeli dan visioner agar tidak merugikan keuangan negara,” pinta anggota Fraksi PKB dari daerah pemilihan Jawa Tengah 2.
Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menemukan adanya beras impor berkutu saat kunjungan di Bulog Jogjakarta beberapa waktu lalu. Dirinya pun menyayangkan adanya temuan tersebut karena menurutnya rakyat berarti telah dibodohi.
“Kami meminta agar jajaran Kementan segera mengelola beras tersebut. Sebab jika dilepas ke pasar, beras itu sudah tentu tak layak untuk dijual,” pintanya menanggapi janji Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang akan mengambil langkah pengendalian beras berkutu tersebut dan bahkan berjanji tidak akan mendistribusikan beras tersebut.
BACA JUGA: Di Haul KH. Mc Amin Sholeh ke-23, Gus Yasin Ajak Masyarakat Mendekat pada Ulama
“Nanti ini kita akan bahas, biasanya kita keluarin. Tetapi tidak boleh untuk masyarakat, tidak boleh untuk SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) atau bantuan (bansos),” kata Amran beberapa waktu lalu di Jakarta.
Yang berbeda justru Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Ia mengatakan, stok beras yang disebut berkutu di gudang Perum Bulog masih dapat dikonsumsi. Meskipun, kata dia, harus lewati proses fumigasi atau pengendalian hama.
“Masih (bisa dikonsumsi), beras kutu itu artinya beras itu tidak mengandung chemical yang berlebihan,” ujar Arief. (KA)
