SEMARANG | GISTARA. COM – Dalam suasana khidmat peringatan Hari Lahir Pancasila, Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum (Badiklatkum) Jawa Tengah mengukuhkan diri sebagai “Kampus Pancasila.” Di tengah riuh perayaan nasional, lembaga ini menorehkan langkah berbeda, yaitu membumikan nilai-nilai ideologi negara ke dalam tatanan birokrasi melalui desain zona-zona tematik berbasis lima sila. Terobosan ini tak hanya simbolik, tetapi disusun sebagai fondasi karakter kelembagaan untuk memastikan lompatan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Bagi Widyaiswara Badiklat Hukum Jawa Tengah, Muh Khamdan, pendekatan ini bukan sekadar perayaan tahunan. Dalam peringatan hari lahir Pancasila pada Senin, 2 Juni 2025, ia menyebut bahwa inisiatif zonaisasi Pancasila merupakan bentuk konkret dari cita pertama Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila dan hak asasi manusia (HAM). “Kita tidak bisa hanya mendeklamasikan Pancasila. Kita harus hidup bersamanya, bekerja bersamanya, dan membentuk karakter birokrasi yang membumi bersamanya,” ujar Khamdan.
Zonaisasi Pancasila yang diterapkan Badiklat Hukum mencerminkan semangat organisasi pembelajar, yaitu ruang birokrasi sebagai kelas hidup. Lima zona disusun sesuai sila Pancasila dan dimaknai sebagai episentrum pembiasaan nilai-nilai. Zona Ketuhanan, berpusat di lapangan upacara dan Gedung A, menjadi titik pembinaan integritas dan spiritualitas. Zona Kemanusiaan menempati area lapangan outdoor dan Gedung B, sebagai ruang pembelajaran tentang empati dan keadilan sosial.
BACA JUGA: Tingkatkan Bauran EBT hingga 2034, PLN Siap Jalankan RUPTL Terhijau Sepanjang Sejarah
Zona Persatuan mendapat perhatian khusus. Area ini ditandai dengan dua pohon beringin yang menjulang, tumbuh di tengah lapangan hijau. Pohon itu bukan sekadar tanaman, tetapi simbol yang mengakar dalam tradisi Pancasila. “Di sinilah kami ajak para pegawai dan peserta pelatihan untuk merefleksikan arti persatuan dalam konteks pelayanan lintas suku, agama, dan kepentingan,” jelas Widyaiswara Badiklat, Muh Khamdan.
Zona Kerakyatan terletak di area bakal masjid dan rumah dinas. Ia menjadi ruang kontemplatif sekaligus zona pelatihan kepemimpinan partisipatif. Di sinilah prinsip deliberasi dan keterbukaan diuji, dalam simulasi-simulasi pelayanan publik yang mengedepankan suara rakyat. Adapun Zona Keadilan, berlokasi di Sport Center, menjadi ruang interaksi egaliter. Melalui aktivitas fisik bersama, nilai keadilan, sportivitas, dan penghargaan atas peran masing-masing dikukuhkan.
Bagi Badiklat Hukum Jawa Tengah, zonaisasi ini bukan infrastruktur semata. Ia adalah pendekatan pembelajaran yang hidup untuk menghidupkan nilai-nilai melalui pengalaman. Proses ini menjadi bagian dari strategi penguatan karakter ASN dalam kerangka reformasi birokrasi berbasis nilai. “Kami tidak mengajarkan Pancasila dalam kelas. Kami hidupkan dia dalam lanskap kehidupan birokrasi kami,” ujar Khamdan.
BACA JUGA: Upaya Preemtif Tindak Premanisme Terus Di Gaungkan, Satgas Binmas Polres Jepara Sasar Kawasan Industri
Langkah ini mendapat perhatian serius dari Kementerian Hukum. Pada Selasa, 3 Juni 2025, Muh Khamdan menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 75 di lingkungan Kementerian Hukum. Ia menyampaikan materi Kepemimpinan Pancasila yang mengupas tantangan kebangsaan dalam bingkai nilai Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara. “Pemimpin birokrasi hari ini harus mampu memetakan tantangan bukan hanya dengan rasio teknokratik, tapi juga dengan visi ideologis,” ujarnya.
Khamdan menegaskan bahwa internalisasi Pancasila bukan tugas retoris, melainkan proses transformasi budaya kerja. Ia menyebut, “ASN adalah aktor utama pembumian Pancasila. Bukan lewat jargon, tapi lewat cara melayani, cara mengambil keputusan, dan cara menghadapi kritik masyarakat.”
Inisiatif Badiklat Hukum ini mencerminkan ekosistem pembelajaran ideologi yang progresif. Bukan hanya menginternalisasi nilai, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memfasilitasi refleksi kritis dan eksperimen pelayanan berbasis sila. Di titik inilah, zona-zona Pancasila menjadi laboratorium hidup.
Dengan pendekatan tersebut, Badiklatkum Hukum Jawa Tengah menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya soal prosedur dan akuntabilitas, tapi juga tentang jiwa. Dan dalam konteks ini, Pancasila bukan dokumen sejarah, melainkan fondasi etika kerja yang relevan untuk masa depan pelayanan publik yang bermartabat dan berkeadilan.
Di tengah situasi sosial politik yang sarat fragmentasi, langkah Badiklat Hukum ini menghadirkan harapan baru. Bahwa Pancasila tak hanya bisa diajarkan, tetapi bisa dihidupkan, dan birokrasi bisa menjadi ruang tumbuhnya. Sebuah preseden penting bahwa menjadi Kampus Pancasila berarti menanam nilai, merawat kultur, dan melayani rakyat dengan hati. (KA)
