SEMARANG | GISTARA.COM — Sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Widyaiswara Balai Diklat (Badiklat) Hukum Jawa Tengah, Dr. Muh Khamdan, menghadirkan ruang refleksi baru dalam penguatan kesadaran bela negara di era transformasi digital. Kolaborasi ini diwujudkan dalam rangkaian Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Angkatan 9 dan 10 yang digelar pada Jumat (29/8/2025) secara daring, dengan melibatkan 40 peserta dari Komdigi dan Dewan Pers.
Pelatihan tersebut menitikberatkan pada analisis isu kontemporer bidang literasi digital dan transformasi sistem informasi global yang erat kaitannya dengan kedaulatan negara di sektor komunikasi. Dr. Khamdan menguraikan betapa literasi digital kini tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga menjadi fondasi dalam menjaga martabat bangsa di tengah kompetisi global.
Peserta, yang sebagian besar adalah calon dosen Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta serta instruktur literasi digital, menunjukkan antusiasme tinggi. Mereka menilai materi yang dipaparkan Khamdan membuka perspektif baru, bahwa transformasi digital tak bisa dilepaskan dari agenda besar bela negara dan amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa.
BACA JUGA: Polwan Polres Jepara Gelar Ziarah TMP Peringati HUT ke-77
“Historitas komunikasi bangsa ini adalah kisah panjang perjuangan mempertahankan kedaulatan. Kini, bela negara hadir bukan hanya di medan fisik, tetapi juga dalam ruang siber dan jagat digital,” ujar Khamdan dalam paparannya.
Ia menekankan lima nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus diinternalisasi dalam praktik komunikasi digital, baik oleh birokrat, akademisi, maupun masyarakat luas.
Latsar Dilakukan secara Daring
Pelatihan daring ini diikuti peserta melalui platform komunikasi digital. Meski tanpa tatap muka langsung, interaksi tetap hidup. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan seputar tantangan disinformasi, etika komunikasi, hingga peran negara dalam menghadapi hegemoni platform digital global.
Sinergi kesadaran hukum sekaligus sadar literasi digital, menjadi bukti konkret bagaimana pembinaan aparatur negara tak bisa hanya berfokus pada keterampilan administratif. “Kecerdasan digital harus berjalan beriringan dengan kecintaan terhadap bangsa dan negara,” ujar salah satu peserta, Anindya Damayanti, yang merupakan calon dosen STMM Yogyakarta.
Dewan Pers pun menyambut baik kolaborasi ini. Menurut mereka, media massa memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem komunikasi yang sehat, bebas dari hoaks, ujaran kebencian, maupun ancaman propaganda digital. “Inilah bentuk nyata bela negara dalam konteks kebebasan pers yang bertanggung jawab,” ungkap seorang peserta dari Dewan Pers, Adinda Rizky Fajriyana.
Pelatihan ini tidak sekadar berhenti pada tataran konseptual. Komdigi bersama Widyaiswara Badiklat Hukum Jawa Tengah menargetkan lahirnya rencana aksi bela negara berbasis literasi digital. Rencana ini akan dituangkan dalam praktik pembelajaran, penguatan konten edukasi publik, hingga pengembangan modul literasi digital untuk generasi muda.
Integrasi nilai bela negara dengan nilai-nilai BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif) juga menjadi penekanan penting. Sinergi keduanya dipandang mampu membentuk karakter aparatur yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga berintegritas dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
Dr. Khamdan menegaskan, literasi digital adalah salah satu kunci kedaulatan komunikasi nasional. Tanpa penguasaan ruang digital, bangsa Indonesia berpotensi kehilangan kontrol atas arus informasi global yang semakin masif dan sulit dibendung.
“Di sinilah bela negara menemukan makna barunya, bukan hanya mempertahankan wilayah, tetapi juga melindungi ruang komunikasi dari penetrasi narasi yang melemahkan semangat kebangsaan,” tutur Khamdan.
BACA JUGA: Evaluasi Kabupaten Sehat 2025, Bupati Jepara Ajak Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
Peserta pelatihan, yang sebagian besar generasi muda calon dosen, menilai pengalaman ini memberi bekal berharga. Mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk menanamkan kesadaran bela negara kepada mahasiswa, masyarakat, dan komunitas digital.
Seorang peserta dari STMM Yogyakarta, Abiano Al Affan menyampaikan, “Materi ini memperkaya kami dalam memandang literasi digital sebagai bagian dari bela negara. Ke depan, kami siap menjadi garda terdepan untuk mendidik generasi yang tidak hanya cerdas digital, tetapi juga tangguh dalam mempertahankan identitas bangsa.”
Latsar merupakan pondasi awal sekaligus langkah strategis dalam menyiapkan aparatur yang siap menghadapi era disrupsi informasi. Bela negara di sektor komunikasi bukan sekadar jargon, melainkan strategi jangka panjang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sinergi bela negara dan literasi digital ini menandai babak baru perjalanan komunikasi nasional. Bela negara tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban militeristik, melainkan sebagai komitmen kolektif menjaga ruang digital, menguatkan literasi, dan memastikan kedaulatan komunikasi tetap berada di tangan bangsa sendiri. (AD)
