Gubernur Jateng menyapa siswa-siswi SMKN 5 Surakarta
SAURAKARTA | GISTARA.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen membangun sistem pendidikan, yang adil dan terbuka di wilayahnya.
Hal itu disampaikan saat Gubernur Menyapa di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Kamis (30/10/2025).
Dalam acara itu, Ahmad Luthfi berdialog langsung dengan pelajar, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya.
BACA JUGA: Bupati Jepara: Perbaikan Gedung DPRD Jepara Gunakan Anggaran Pusat
Salah satu aduan datang dari perwakilan organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah, yang menyoroti sistem zonasi sekolah, yang dinilai masih menimbulkan keluhan setiap tahun ajaran baru.
Menanggapi hal itu, Luthfi menegaskan, kebijakan zonasi merupakan aturan nasional, namun penerapannya di Jawa Tengah harus dijalankan dengan jujur dan tanpa praktik titip-menitip.
“Itu kebijakan pusat. Tapi saya tegaskan, di Jawa Tengah tidak ada titip-menitip siswa, atau no jasa penitipan,” ungkap Luthfi.
BACA JUGA: Jelang Hari Sumpah Pemuda, YBM PLN UIK Tanjung Jati B Gelar Program “Muzakki Mengajar” di Panti Asuhan Mandiri Darul Qur’an Jepara
Dia menambahkan, sistem zonasi dibuat untuk pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak, bukan untuk mempersulit.
Dalam forum yang sama, Rafa Febrian Wicaksono, siswa SMKN 5 Surakarta, menanyakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di daerah pinggiran.
Menanggapi hal itu, Luthfi menjelaskan, Pemprov Jateng telah menyiapkan sejumlah program pemerataan akses pendidikan, antara lain Sekolah Garuda, Sekolah Keberbakatan. Bahkan, pada 2025 ini membuat program Sekolah Kemitraan. Melalui Sekolah Kemitraan, Pemprov Jateng tahun ini mengalokasikan pembiayaan sebanyak 5.004 siswa di sekolah swasta.
“Kita siapkan 5.000-an anak-anak miskin ekstrem yang putus sekolah. Kita tempelkan di sekolah-sekolah swasta yang sudah terprogram,” jelasnya.
BACA JUGA: Terima Hibah 30 Tenda untuk UMKM, Bupati Jepara Apresiasi Dukungan Perusahaan
Luthfi juga menegaskan, seluruh SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah gratis, dan sekolah tidak diperbolehkan menarik pungutan dalam bentuk apa pun.
“Program pendidikan gratis itu sudah diawasi dewan pengawas. Jangan coba-coba menarik iuran, karena itu melanggar aturan. Semua biaya pendidikan di SMA/SMK negeri di Jawa Tengah gratis,” beber Luthfi.
Gubernur mengatakan, pemerintah terus memperluas akses pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru, serta bantuan sosial pendidikan untuk kebutuhan transportasi dan kuota internet.
“Intinya, kami ingin memastikan bahwa semangat pendidikan gratis, benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali,” pungkasnya. (KA)
