JEPARA | GISTARA.COM – Setahun memimpin Kabupaten Jepara, Bupati Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar mencatat perbaikan sejumlah indikator makro daerah. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,22 persen pada 2024 menjadi 5,91 persen pada 2025. Angka kemiskinan turun dari 6,09 persen menjadi 5,79 persen.
Perbaikan tersebut diikuti penguatan fiskal daerah, Pemkab Jepara melakukan efisiensi belanja Rp41,34 miliar yang dialihkan ke sektor prioritas, seperti jalan, irigasi, dan gedung pelayanan publik.
Sejalan dengan itu, realisasi investasi mencapai Rp1,995 triliun dan menyerap 36.550 tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 3,34 persen menjadi 3,30 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 74,32 menjadi 74,90, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat dari Rp32,9 juta menjadi Rp33,93 juta.
BACA JUGA:
“Tahun pertama kami fokus pada percepatan pelayanan dasar dan penguatan fondasi ekonomi daerah,” kata Mas Wiwit, sapaan karib Bupati Jepara, di Pendopo Kartini, Rabu (18/2/2026).
Seiring membaiknya kapasitas fiskal, pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur. Pada 2025, anggaran Rp139,6 miliar dialokasikan untuk penanganan jalan. Sepanjang tahun, 421,84 kilometer jalan ditangani di 146 ruas, terdiri atas 355 kilometer pemeliharaan dan 66,84 kilometer peningkatan. “Untuk menjaga kesinambungan, pada 2026 direncanakan alokasi Rp197,16 miliar guna menangani 185 kilometer jalan di 116 ruas,” ungkapnya.
Di sektor pertanian, anggaran irigasi sebesar Rp81,63 miliar bersumber dari APBD kabupaten Rp5,87 miliar, APBD provinsi Rp8 miliar, dan APBN Rp72,73 miliar. Penanganan jaringan irigasi mencapai 64,47 kilometer, dengan persentase kondisi baik meningkat dari 26,62 persen menjadi 31,77 persen.
Selain jalan dan irigasi, Pemkab Jepara menjalankan program Padang Jingglang dengan merehabilitasi dan membangun 757 unit penerangan jalan umum (PJU) senilai Rp5,1 miliar. Kondisi PJU baik meningkat menjadi 85,37 persen.
Di sisi lain, reformasi birokrasi dan pelayanan publik turut diperkuat. Jumlah desa digital meningkat dari 103 menjadi 176 desa pada 2025. Sebanyak 73 desa dilengkapi kios administrasi kependudukan, dan 26 desa memiliki perpustakaan terotomasi.
Kanal aduan 112 melalui program Jepara Tanggap menerima 5.838 laporan dan seluruhnya tertangani. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meningkat dari 3,63 menjadi 3,75.
Atas tata kelola tersebut, Pemkab Jepara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk ke-15 kalinya berturut-turut sejak 2010. Disdukcapil dan RSUD RA Kartini juga memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
Sementara itu, program Bupati Ngantor di Desa dilaksanakan di 16 kecamatan. Dari 672 usulan masyarakat yang dihimpun, 217 usulan direalisasikan sepanjang 2025. Adapun 455 usulan lainnya dijadwalkan untuk ditindaklanjuti pada tahun berikutnya sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Alokasi Dana Desa 2025 mencapai Rp113,353 miliar, termasuk tambahan Rp2 juta per desa atau kelurahan untuk sedekah bumi dan Rp1 juta untuk takbir keliling. Insentif RT/RW dinaikkan Rp15 ribu per bulan dengan total anggaran Rp10,24 miliar.
Sementara itu, sektor pendidikan mendapat alokasi Rp19,488 miliar melalui Kartu Guru Sejahtera yang menjangkau 10.827 guru non-ASN. Program Kartu Sarjana menyalurkan Rp1,712 miliar kepada 2.398 mahasiswa dan siswa. Revitalisasi 58 SD dan 39 SMP dilakukan dengan dukungan APBN lebih dari Rp55 miliar.
Di bidang keagamaan, program Jumat Bertemu dengan Masyarakat (Berangkat), digelar 10 kali sebagai forum dialog dan penyaluran bantuan kolaboratif bersama Baznas dan CSR.
Program Pesantren Mulus menyalurkan Rp1,945 miliar kepada 15 pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Di samping itu, hibah Rp7,195 miliar disalurkan kepada 93 tempat ibadah. Lalu ada bantuan kematian diberikan kepada 23 warga miskin masing-masing Rp500 ribu.
Penguatan identitas daerah dilakukan melalui pengusulan enam Warisan Budaya Tak Benda, dan penetapan 18 Objek Cagar Budaya. Termasuk rehabilitasi tiga makam tokoh Jepara, yakni Adipati Tjitrosomo, Sunan Nyamplungan, Raden Tubagus.
Berikutnya, Festival Ukir Internasional digelar dan terintegrasi dengan Jepara International Furniture Buyer Week yang melibatkan 40 eksportir, serta partisipasi pelaku usaha dalam Indonesia International Furniture Expo (IFEX). Pemkab Jepara juga memulai perencanaan Museum Ukir Nusantara, serta penataan kawasan ekonomi kreatif di Sentra Patung Mulyoharjo juga Sentra Ukir Jalan Soekarno–Hatta.
Pada sektor kesehatan, empat puskesmas direhabilitasi dan dua pustu dibangun di Kelet dan Jinggotan, termasuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Puskesmas Kedung.
Program 1 Desa 1 Pustu 1 Perawat mencakup 195 unit layanan kesehatan desa dengan dukungan 43 perawat di 195 desa. Sebanyak 7.227 kader posyandu menerima insentif melalui Kartu Kader Kesehatan Sejahtera senilai Rp1,465 miliar. Program pendampingan bayi bagi pasangan muda menjangkau 5.558 penerima konseling.
Di bidang sosial, bantuan disalurkan dalam bentuk 12.156 paket permakanan, 3.412 bantuan uang, 64 paket sandang, serta 1.285 unit rumah tidak layak huni. Total anggaran bansos mencapai Rp6,17 miliar di luar program RTLH.
Di bidang ekonomi kerakyatan, program Jepara Karya menyediakan 32.898 lowongan kerja melalui aplikasi dan job fair, serta pelatihan bagi 452 pencari kerja. Rasio wirausaha meningkat dari 3,19 menjadi 5,92.
Sebanyak 225 tenda diberikan kepada pelaku UMKM dan 452 pelaku usaha mengikuti pelatihan. Program UMKM Naik Kelas dimulai pada 2025 dengan 180 pelaku usaha sebagai tahap awal dan akan dilanjutkan dengan inkubasi pada 2026.
Pendampingan dilakukan terhadap sembilan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) melalui program Bumdesma Maju Bersama. Program Kartu Mebel Jepara memasuki tahap pendataan dan kurasi industri kecil menengah.
Pasar Mebel Jepara dikembangkan di Jalan Soekarno–Hatta dan terintegrasi dengan penataan kawasan ekonomi kreatif, termasuk pelatihan penataan _showroom_ bagi 24 pelaku usaha. Selain itu, jumlah desa wisata bertambah satu desa menjadi 25 desa pada 2025.
Baik Mas Wiwit maupun Gus Hajar, sapaan akrab Wakil Bupati Jepara M. Ibnu Hajar, menyatakan capaian tahun pertama menjadi fondasi pelaksanaan visi Jepara Mulus yang mencakup Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius. “Kami ingin hasilnya terukur dan berkelanjutan,” ujarnya. (AD/DJ/AP)
