SEMARANG | GISTARA. COM – Dari ruang kerja di Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, suasana pembelajaran itu terasa melampaui sekat jarak. Senin (30/3/2026), Dr. Muh Khamdan hadir secara virtual di hadapan 10 peserta Pelatihan Dasar (Latsar) ASN Kementerian Pertanian. Layar-layar digital menjadi jembatan, tetapi pesan yang disampaikan terasa konkret. ASN bukan sekadar profesi, melainkan amanah etik yang harus dijaga.
Dalam pembukaannya, widyaiswara Kementerian Hukum itu mengajak peserta menengok fondasi moral berbangsa. Ia mengutip TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sebagai kompas nilai dalam praktik pemerintahan. Bagi Khamdan, dokumen tersebut bukan arsip lama, melainkan rujukan hidup yang relevan di tengah tuntutan birokrasi modern.
Etika politik pemerintahan, menurut Khamdan, tidak boleh berhenti sebagai wacana normatif. Ia harus hadir dalam sikap keseharian ASN, yaitu melayani dengan empati, bekerja dengan integritas, dan berani bertanggung jawab. Bahkan, ia menegaskan satu hal yang jarang diucapkan secara lugas, kesediaan mundur jika merasa tidak lagi mampu menjalankan amanah.
BACA JUGA: Cegah Korupsi, Pemprov Jateng Gandeng KPK
“Kepercayaan publik itu mahal. Sekali hilang, sulit dikembalikan. Karena itu, ASN harus menjaga dirinya sebelum menjaga sistem,” ujarnya. Kalimat itu sejenak membuat ruang virtual hening, seolah memberi ruang bagi peserta untuk merenung.
Untuk menghindari pembelajaran yang bersifat teoritis semata, Khamdan mengajak peserta menelusuri praktik nyata melalui metode benchmarking virtual. Pendekatan ini mendorong peserta tidak hanya memahami nilai BerAKHLAK, tetapi juga melihat bagaimana nilai itu dihidupkan dalam budaya organisasi dan layanan publik.
Tiga lokus dijadikan bahan kajian peserta yang berasal dari Bojonegoro Jawa Timur, Sijunjung Sumatera Barat, Muara Enim Sumatera Selatan, Fakfak Papua, Donggala Sulteng, Simeulue Acek, Polewali Mandar Sulawesi Barat, dan Lebong Bengkulu. Lokus benchmarking yang dipilih peserta terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Petrokimia Gresik sebagai bagian dari PT Pupuk Indonesia, serta praktik internal di Kementerian Pertanian.
Ketiganya menjadi cermin bagaimana institusi membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil.
Elisa Hidayati Romadhoni, ASN muda asal Bojonegoro, Jawa Timur, mengungkapkan bagaimana KAI berhasil mentransformasi layanan publik. Ia menyoroti perubahan wajah pelayanan yang kini semakin digital, transparan, dan menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian. Menurut Elisa, keberhasilan itu bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang cara pandang. “Ada perubahan paradigma, dari sekadar melayani menjadi benar-benar menghargai pelanggan. Itu yang membuat kepercayaan tumbuh,” tuturnya.
BACA JUGA: Tumplek Blek, Ribuan Warga Antusias Ikuti Prosesi Larung Kepala Kerbau dalam Pesta Lomban
Sementara itu, Rachmat Setio dari Sijunjung, Sumatera Barat, mengangkat praktik terbaiknya di PT Petrokimia Gresik. Ia melihat Program Makmur sebagai contoh konkret kolaborasi lintas sektor yang mampu memperkuat ekosistem pertanian, mulai dari pembiayaan hingga kepastian pasar bagi petani.
Baginya bersama kelompok, pendekatan yang diterapkan PT Petrokimia Gresik itu relevan dengan tantangan pertanian saat ini yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. “Kita butuh sistem yang menyeluruh, bukan sekadar intervensi sesaat,” ujarnya. Pernyataan itu mencerminkan pemahaman yang mulai terbangun di kalangan ASN muda tentang kompleksitas sektor pertanian.
Di akhir sesi, Khamdan menegaskan bahwa benchmarking virtual bukan sekadar metode pembelajaran alternatif, melainkan strategi reflektif. Terlebih, sebagian peserta pernah bersentuhan langsung dengan lokus yang dikaji, sehingga pengalaman empiris berpadu dengan analisis nilai.
Pembelajaran hari itu pun tidak berhenti pada diskusi. Ia meninggalkan jejak kesadaran baru bahwa menjadi ASN BerAKHLAK berarti terus belajar, beradaptasi, dan menjaga integritas. Di tengah dinamika sektor pertanian dan ekonomi kawasan, nilai-nilai itulah yang diharapkan menjadi fondasi pelayanan publik yang semakin bermakna.
