JEPARA | GISTARA. COM – Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Perikanan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melaksanakan rapat integrasi aplikasi Nelayan Indonesia Jaya (NINJA) dengan aplikasi E-Pas Kecil Kementerian Perhubungan, Rabu (1/7/2026) pagi. Bertempat di Ruang Rapat Asisten II Sekda Jepara, langkah ini diambil untuk memperkuat validitas data kapal nelayan serta mempercepat proses verifikasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Rapat strategis tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Muh. Tahsin, SH, MH, bersama pimpinan Diskominfo, Dinas Perhubungan, serta Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Tk. II Jepara. Integrasi ini merupakan respons atas temuan kasus manipulasi dokumen yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam pengajuan subsidi.
BACA JUGA: Semarak Hari Koperasi ke 79, Gerakan Koperasi Jepara Gelar Jalan Sehat hingga Seminar Nasional
Langkah integrasi ini dipicu oleh temuan admin aplikasi NINJA pada 11 Juni 2026, yang mengidentifikasi adanya dokumen Pas Kecil palsu atau hasil editan sebanyak 14 kapal milik tujuh orang pemilik. Dalam proses klarifikasi yang dilakukan Dinas Perikanan pada 26 Juli 2026, salah satu pemilik akun mengakui bahwa dokumen yang diajukan adalah hasil editan dan telah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Kepala Dinas Perikanan Jepara, Muh. Tahsin, memperingatkan dengan keras kepada seluruh pelaku usaha perikanan agar menjaga integritas dalam pelaporan data. Terkait krusialnya masalah subsidi BBM, ia menekankan, “Jangan bermain hal-hal yang bersifat krusial,”.
BACA JUGA: Kepala BPS Jepara: Sensus Bukan untuk Menarik Bansos
Secara teknis, aplikasi NINJA yang kini dalam proses integrasi oleh Diskominfo Jepara akan terhubung langsung dengan database E-Pas Kecil milik Kementerian Perhubungan dalam pemadanan data kapal. E-Pas Kecil sendiri merupakan kartu digital resmi yang berfungsi sebagai Surat Tanda Kebangsaan Kapal untuk kapal di bawah 7 Gross Tonnage (GT) dan setara dengan “KTP” bagi kapal.
Melalui sinkronisasi ini, Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan proses verifikasi Surat Rekomendasi Subsidi BBM dapat diselesaikan lebih cepat dan valid. Selain itu, integrasi sistem bertujuan untuk menghindari pemalsuan data pada Pas Kapal sehingga distribusi subsidi BBM dapat tepat sasaran.(KA)
