JEPARA | GISTARA.COM Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2023 dan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta beserta jajaran terkait mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.
Rapat diselenggarakan sekaligus dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah Serentak yang dilaksanakan secara daring dari 421 titik di 38 provinsi dan 262 kabupaten/kota. Agenda dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dilaksanakan di Kantor Bapanas pada Senin, (16/10/2023).
Dalam arahannya, Mendagri menyebutkan acuan angka inflasi pada September secara tahun ke tahun (year on year) sebesar 2,28 persen. Sedangkan berdasarkan bulan ke bulan (month to month) sebeasar 0,19 persen. Angka inflasi tahun kalender pada September 2023 terhadap Desember 2022 yakni sebesar 1,63 persen.
Mendagri Tito juga menyebut beberapa komoditas yang perlu diwaspadai. Menurutnya, terjadinya kenaikan harga kuncinya berasal dari kurangnya supply dengan permintaan. Pasokan kurang atau distribusi macet. Ini yang diminta pada kepala daerah, untuk menjaga stok.
BACA JUGA: Gerakan Pangan Murah Digelontorkan 5 Titik di Jepara. Diantaranya Menyasar Kaum Buruh dan Nelayan
“Kalau kita melihat dari perkembangan harga dari BPS, ini yang perlu diwaspadai adalah beras, kemudian jagung, gula. Tapi hati-hati dengan yang sudah stabil seperti bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras. Yang trennya naik kita harus stop seperti beras, kemudian bawang putih,” jelas Tito.
Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi dalam sambutannya menyoal beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi inflasi.
“640 ribu ton beras harus terbagi habis dalam 3 bulan pada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Bapanas dan Bulog. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seluruh Indonesia harus dilakukan, 200 ribu ton beras komersial melalui penggilingan padi Indonesia harus dikerjakan, dan penuhi pasar retail modern dan tradisional harus dilakukan,” kata Adi.
Dirinya menambahkan bahwa seluruh pimpinan daerah yang tidak memiliki beras baik di pasar tradisional dan modern untuk menghubungkan ke Bulog terdekat. Pada komoditas gula, realisasi impor hanya 26 persen, sehingga para pemegang kuota impor harus merealisasikan importasinya termasuk BUMN di bidang pangan. Selain itu, komoditas pada daerah yang memiliki cabai rawit surplus bisa mendistribusikan pada daerah yang defisit.
(SA/Sochib)
