JEPARA | GISTARA.COM – Kabupaten Jepara optimis memenuhi target investasi tahun 2024 sebesar Rp2 triliun. Keyakinan itu didasarkan atas terjaganya iklim kondusif di daerah.
“Iklim kondusif itu faktor utama yang menjadi magnet investasi. Makanya saya selalu mengajak masyarakat, ayo, kondusifitas ini selalu kita jaga,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko di Restoran Eat and Meet, Bandengan, pada Selasa (23/7/2024).
Hal tersebut dia sampaikan di depan puluhan pengusaha dan utusan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) di tempat itu.
BACA JUGA: Kerjasama dengan Perhutani, Siswa MTs-MA Safinatul Huda Sowan Kidul Tanamkan Peduli Hutan Muria
Sekda tidak memungkiri, di luar iklim kondusif ada banyak daya tarik di Jepara.
“Tapi yang utama tetap kondusifitas. Kita ingat dulu daerah-daerah yang warganya mudah diajak demonstrasi dan tidak memberi rasa aman. Meski harga lahan di sana murah, tapi investor tidak berani investasi, kan?,” kata dia.
Menurutnya, selain iklim yang kondusif, daya tarik itu adalah harga lahan yang terjangkau, tenaga kerja terampil, serta upah minimum kabupaten (UMK) yang masih kompetitif.
Sekda Jepara Edi Sujatmiko, saat memberikan pemaparan dalam bimtek penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Atas banyaknya daya tarik itu, Jepara menjadi tujuan investasi. Saat ini, di Jepara berdiri begitu banyak perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Ada yang bisa menyerap ribuan hingga belasan ribu tenaga kerja.
“Bahkan saat UMK Jabodetabek dirasa terlalu tinggi dan UMK kita rendah, banyak perusahaan direlokasi ke Jepara. Kita pernah membukukan nilai investasi belasan triliun. Pasca-Covid, masih bisa hingga Rp9 triliun,” tambah dia.
Dengan target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI yang logis di angka Rp2 triliun, dia optimis bisa direalisasikan. Apalagi, ada cerita unik yang dia sampaikan terkait UMK di Jepara.
“Pernah ada beberapa asosiasi pekerja yang minta UMK Jepara tidak dinaikkan. Karena mereka khawatir pengusaha lari ke luar kota, sehingga mereka kehilangan pekerjaan,” kata Edy Sujatmiko. Saat ini, kata dia, UMK di Jepara sebesar Rp2,45 juta.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara Eriza Rudy Yulianto mengatakan, bimbingan teknis LKPM ini diberikan tidak hanya untuk menghitung realisasi investasi di Jepara. Dia tidak memungkiri hasil LKPM akan dikirim BKPM sebagai laporan realisasi investasi. Realisasi itu tidak hanya investasi baru, tapi juga pencatatan laporan investasi pengembangan oleh perusahaan yang telah ada di Jepara.
“Tapi (bimtek ini) juga memfasilitasi investor mencatat investasinya. Makanya ada kesulitan pengisian LKPM, kami bisa diundang ke perusahaan untuk membantu pengisian LKPM,” katanya.
Selain hotel, penerima sosialisasi adalah penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.(Ka/Bk)
