Para mahasiswa suarakan tolak PPN 12%
JEPARA | GISTARA.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jepara Menggugat menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%, yang dilakukan di depan Gedung DPRD Jepara, Senin (30/12/24).
Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk keprihatinan para mahasiswa akan kondisi Indonesia yang sedang tidak baik baik saja.
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jepara M. Abid Birrul Jabar salah satu elemen yang tergabung dalam Aliansi Jepara Menggugat menjelaskan, bahwa
Kenaikan PPN menjadi 12% menambah pengeluaran kelompok miskin dan
memperburuk kondisi ekonomi, selain itu kenaikan PPN dapat memicu permasalahan sosial seperti tingkat perceraian karena
alasan ekonomi, dan tekanan mental (mental health) bagi Gen Z.
“Kenaikan PPN menjadi 12% menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan, dan Kelompok rentan miskin mengalami tambahan beban pengeluaran Rp153.871 per bulan,” jelas Abid pada Gistara.
BACA JUGA: Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polres Jepara Siap Gelar Operasi Lilin Candi 2024
Anggota DPRD Jepara Nur Hidayat tanda tangani petisi tolak PPN 12%
Lebih lanjut Abid menjelaskan, ada 6 tuntutan yang disuarakan dalam unjuk rasa tersebut;
1. Mendesak Presiden segera mengeluarkan PERPU untuk membatalkan kenaikan PPN 12%.
2. Pemerintah segera mengimplementasikan pajak emisi karbon yang sempat tertunda di
tahun 2022.
3. Mendorong Pemerintah untuk menerapkan kebijakan pajak kekayaan yang menyasar
individu berpenghasilan tinggi.
4. Mendorong Pemerintah untuk menerapkan kebijakan pajak kepada komoditas besar seperti tambang, sawit, batu bara dll.
5. Mendesak pemerintah agar meninjau Kembali APBN yang terbuang sia sia untuk proyek
proyek strategis nasional.
6. Mendorong pemerintah untuk melakukan Judicial Review terhadap UU No. 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
BACA JUGA: Perkuat Posisi Jepara sebagai Pusat Mebel Ukir Dunia, Ini Langkah Konkrit Pemkab Jepara
Sementara itu, Anggota DPRD Jepara Nur Hidayat yang ikut menemui mahasiswa, mengapresiasi aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa.
“Saya meyakini dan memahami betul bahwa suara mahasiswa adalah suara rakyat, di mana kebijakan pemerintah yang akan menerapkan PPN 12% itu betul-betul dirasa akan memberatkan kehidupan masyarakat dan mempunyai dampak yang dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan, maka untuk itu apa yang diperjuangkan sahabat-sahabat mahasiswa perlu didengar dan perlu dipikir ulang oleh pemerintah pusat, agar kenaikan PPN 12% itu bisa dibatalkan dan lebih baik dicari solusi yang lebih inovatif di dalam menyehatkan APBN,” tutur Nur Hidayat kepada Gistara.
Nur Hidayat berkomitmen akan ikut memperjuangkan tuntutan para mahasiswa, “Kami sebagai wakil rakyat yang ada di daerah, akan ikut serta memperjuangkan tuntutan adik-adik mahasiswa demi kebaikan bangsa Indonesia,” pungkas Nur Hidayat.(KA)
