JEPARA | GISTARA. COM – Bupati Jepara H.Witiarso Utomo menargetkan terserapnya 20.000 angkatan kerja setiap tahun sebagai upaya konkret mengatasi pengangguran dan memperkuat perekonomian daerah. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Serikat Aliansi Buruh Jepara pada Senin (14/4/25), yang digelar di Peringgitan Pendopo R.A. Kartini Jepara.
“Tugas kami (pemerintah-red) adalah bagaimana membimbing warga kami supaya bisa bekerja, karena tantangan saya adalah menjanjikan 20.000 angkatan kerja per tahun, artinya nanti ada 100.000 angkatan kerja selama 5 tahun,” ujar Mas Wiwit, sapaan akrabnya.
Dalam pertemuan tersebut, dirinya juga didampingi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar, Asisten II Sekda Jepara Hery Yulianto dan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Samiadji.
BACA JUGA: Halal bihalal MWC NU Tahunan, Rois Syuriyah: Hindari Sifat Hasut
Bupati Jepara menegaskan untuk menolak upaya pendekatan anarkis dalam memperjuangkan hak buruh dan menekankan bahwa pemerintah hadir sebagai penyeimbang, agar kebijakan upah dan perekrutan bisa diterima secara adil oleh semua pihak.
“Kita tidak ingin ada jalur-jalur anarkis di Jepara. Pemerintah membuka ruang komunikasi karena kami ingin mendengarkan dan menjembatani aspirasi dua pihak—baik buruh maupun pengusaha,” katanya.
Menurutnya, hubungan antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Tanpa pekerja, roda industri tidak bisa berjalan. Sebaliknya, tanpa industri, tidak ada lapangan kerja sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran.
“Pemerintah hadir sebagai penyelenggara stabilitas. Kita ingin kesepakatan upah nanti adil dan legowo. Pengusaha tidak keberatan membayar, buruh pun puas dengan yang diterima,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jepara juga menyinggung persoalan rekrutmen tenaga kerja di perusahaan-perusahaan Jepara. Ia mengaku menerima sejumlah keluhan dari warga lokal yang ditolak bekerja di sejumlah perusahaan di Jepara. Pemkab Jepara, kata dia, akan menelusuri lebih dalam, letak permasalahan seperti pada kemampuan atau skill pekerja yang belum sesuai kebutuhan industri, atau sistem perekrutan yang belum berpihak pada warga lokal.
“Kalau banyak warga lokal tidak diterima, kita harus evaluasi. Apakah skill-nya kurang? Atau proses rekrutmen belum berpihak ke masyarakat lokal? Di sinilah kami butuh masukan dari serikat buruh,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Jepara pun berencana akan menjadwalkan kunjungan ke sejumlah perusahaan dalam waktu dekat. “Target kami, 20 ribu tenaga kerja terserap setiap tahun. Jadi kami harus dorong investasi dan pastikan SDM lokal benar-benar siap,” tandasnya.
Ia menambahkan, pelibatan sektor pendidikan menjadi penting agar kompetensi lulusan selaras dengan kebutuhan industri. Pemerintah akan mendorong kurikulum dan pelatihan vokasi di sekolah agar lebih relevan dengan dunia kerja.
“Kalau Jepara dinilai kurang kompeten, kita akan intervensi dari hulu—dari sekolah. Kita ingin lulusan kita jadi prioritas,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Mas Wiwit berharap, ke depan, pembahasan soal upah dan persoalan buruh tidak berhenti di forum formal, tetapi bisa berlanjut lewat dialog santai yang produktif.(KA/BJ)
