SEMARANG | GISTARA.COM – Senin (15/9/2025) siang, Aula Pusparaja, Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, riuh dengan semangat baru. Sebanyak 40 aparatur sipil negara (ASN) dari sepuluh provinsi hadir mengikuti pelatihan keprotokolan. Namun, lebih dari sekadar aturan tata upacara dan aturan tata penghormatan, forum ini menjadi ruang pembelajaran penting tentang penguatan manajemen perubahan. Di sinilah bibit agen perubahan ditanamkan, dengan tekad melahirkan birokrasi yang adaptif, berempati, dan inklusif.
Di hadapan peserta, Dr. Muh Khamdan, widyaiswara Badiklat Hukum Jawa Tengah, menegaskan bahwa perubahan bukan hanya tuntutan birokrasi, melainkan realitas hidup yang mesti dihadapi ASN. “Aparatur negara yang tidak berani berubah, akan kehilangan relevansi. Hanya mereka yang adaptif, sehat mental, dan mau belajar yang mampu memberi layanan publik yang bermakna,” ujar Khamdan penuh keyakinan.
Manajemen perubahan, kata Khamdan, sejatinya berpangkal pada kekuatan diri. ASN dituntut mengenali potensi, mengatasi tekanan hidup, dan bekerja produktif. Lebih dari itu, ASN harus bisa menyalurkan energi positif bagi lingkungan melalui hubungan sosial yang sehat. Inilah fondasi mental health yang menjadi syarat mutlak bagi birokrasi modern.
BACA JUGA: Jajaran Polres Jepara Salurkan Beras SPHP Bulog, Warga Antusias Sambut Beras Murah
Para peserta yang datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah merasakan atmosfer berbeda. Mereka diajak memahami bahwa tugas ASN bukan semata menjalankan protokol formal, melainkan membangun kultur pelayanan empati yang menyentuh sisi kemanusiaan.
Pendekatan itu sejalan dengan paradigma _Human Rights-Based Approach_ dan GEDSI (_Gender Equality, Disability, and Social Inclusion_). ASN ditantang untuk melayani dengan perspektif kesetaraan, menghargai keberagaman, serta membuka ruang inklusi bagi kelompok rentan. Pelayanan publik yang berempati, kata Khamdan, hanya lahir dari ASN yang mau menumbuhkan kesadaran kemanusiaan dalam setiap langkah birokrasi.
Suasana pelatihan keprotokolan
Dalam forum tersebut, Khamdan menyinggung tentang Robust ASN 2023 yang adaptif, tech savvy, dan eco friendly. Namun, ia menambahkan satu kunci baru berupa kepemimpinan empati. “ASN bukan sekadar pelaksana, melainkan pemimpin perubahan yang mampu hadir sepenuh hati. Empati akan membuat birokrasi lebih manusiawi dan dekat dengan rakyat,” tuturnya.
Para peserta diberi tugas menyusun rencana aksi pasca pelatihan. Rencana ini kelak menjadi data dukung pengelolaan alumni Badiklat Hukum Jawa Tengah. Lebih dari sekadar laporan, rencana itu diharapkan menjadi peta jalan inovasi yang akan digerakkan ASN di instansi masing-masing. Dengan begitu, dampak pelatihan bisa nyata dirasakan publik.
Salah satu peserta asal DI Yogyakarta, Vicky Prasetyo menyebut pengalaman ini membuka cakrawala baru. “Kami menyadari bahwa mengelola perubahan bukan hanya soal prosedur, tapi soal menguatkan hati dan pikiran. Pelayanan publik yang inklusif adalah jalan menuju kepercayaan rakyat,” katanya.
Penguatan manajemen perubahan juga diarahkan pada tumbuhnya ekosistem inovasi. ASN yang resilien akan lebih berani bereksperimen, mengajukan terobosan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Ekosistem inilah yang nantinya menjadikan birokrasi Indonesia mampu bersaing di panggung global.
Khamdan menekankan, transformasi birokrasi ke depan harus menuju kelas dunia. Artinya, birokrasi tidak hanya efisien, tetapi juga memberi dampak luas bagi masyarakat. “Kelas dunia bukan soal label internasional, melainkan ketika masyarakat merasakan layanan publik yang adil, setara, dan menyejahterakan,” katanya.
Suasana pelatihan di Semarang itu menjadi saksi perubahan cara pandang ASN terhadap profesinya. Dari sekadar abdi negara, mereka dilatih untuk menjadi penggerak perubahan sosial. Dari sekadar penyedia layanan, mereka dipacu untuk menjadi agen empati dan inovasi.
Ketika pelatihan usai, semangat baru itu tak berhenti di ruang kelas. Ia diharapkan menjelma dalam praktik pelayanan sehari-hari. Jika semangat ini berlanjut, birokrasi Indonesia tak hanya adaptif menghadapi zaman, tapi juga memberi kontribusi nyata bagi lahirnya masyarakat inklusif, berdaya, dan sejahtera. (AD)
