Dalam dinamika organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar (PBNU) selalu menjadi momen krusial yang menentukan arah gerak umat Islam Nusantara. Selama beberapa dekade terakhir, kriteria kepemimpinan sering kali bergeser antara figur politisi ulung, akademisi brilian, atau birokrat handal. Namun, di tengah kompleksitas tantangan zaman—mulai dari radikalisme, disrupsi digital, hingga krisis makna spiritual—muncul sebuah wacana mendalam: Bahwa Ketua PBNU seyogianya bukan sekadar ulama yang faqih (ahli hukum), melainkan ulama yang memiliki tajalli.
Apa maksudnya? Dan mengapa hal ini menjadi urgensi di era modern?
Memaknai “Tajalli” dalam Konteks Kepemimpinan NU
Secara etimologi, tajalli (تجلّي) berarti penampakan, kejelasan, atau tersingkapnya cahaya. Dalam khazanah tasawuf Ahlussunnah wal Jama’ah yang menjadi napas NU, tajalli merujuk pada kondisi hati yang telah bersih dari hijab-hijab keduniawian sehingga mampu menerima pancaran cahaya kebenaran ilahi (nur).
Ketika dikatakan Ketua PBNU harus memiliki tajalli, ini tidak berarti ia harus menjadi seorang sufi yang mengasingkan diri di gua. Sebaliknya, ini menuntut adanya integrasi antara kedalaman ilmu syariat (zahir) dan ketinggian kesadaran spiritual (batin).
Ulama yang memiliki tajalli adalah mereka yang pengetahuannya tidak hanya berhenti di otak, tetapi telah meresap ke dalam hati. Ia memahami agama bukan sekadar sebagai kumpulan teks hukum, melainkan sebagai jalan hidup yang membawa ketenangan (sakinah) dan kebijaksanaan (hikmah).
BACA JUGA: Duet KH Miftachul Akhyar–Gus Kikin, Nahkoda Baru PBNU 2026–2031
Mengapa Intelektualisme Saja Tidak Cukup?
NU dikenal sebagai benteng tradisi keilmuan. Para pendirinya, seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Chasbullah, adalah ulama yang sangat mumpuni secara intelektual. Namun, kekuatan utama mereka terletak pada kharisma spiritual dan bashirah (mata hati) yang tajam.
Di era modern, kita banyak melahirkan ulama-intelektual yang hebat berdebat, mahir menulis buku, dan fasih berbahasa asing. Namun, seringkali terjadi kesenjangan :
1. Kekeringan Spiritual ;
Fatwa yang dikeluarkan benar secara tekstual, namun keras dan kurang menyentuh rasa kemanusiaan umat.
2. Politik Identitas ;
Pemimpin yang terjebak pada pragmatisme politik karena hilangnya kompas moral yang bersumber dari kejernihan hati.
3. Ketidakmampuan Merangkul ;
Sulit menyatukan perbedaan karena melihat lawan bicara sebagai objek debat, bukan sebagai saudara seiman yang perlu dibimbing.
Di sinilah tajalli berperan. Seorang pemimpin dengan hati yang jernih akan memiliki kemampuan untuk melihat substansi masalah di balik gaduhnya permukaan. Ia tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sesaat karena pondasi keyakinannya kokoh tertanam dalam pengalaman spiritual, bukan hanya hafalan dalil.
BACA JUGA: Perluas Akses Pendidikan, Bupati Jepara Salurkan Kartu Sarjana Rp2,49 Miliar
Ciri-Ciri Ketua PBNU yang Bercahaya (Tajalli)
Jika kita menilik sejarah kepemimpinan NU yang paling dicintai umat, seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) atau KH. Hasyim Muzadi, kita menemukan jejak-jejak tajalli ini, meskipun dengan ekspresi yang berbeda-beda :
1. Kebijaksanaan yang Menyejukkan (Hikmah):
Keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada hitungan untung-rugi politik, tetapi pada kemaslahatan umat jangka panjang dan ridha Ilahi. Ucapan dan tindakannya membawa efek menenangkan di tengah masyarakat yang gelisah.
2. Transparansi Hati (Shiddiq & Amanah):
Tajalli membuat seseorang sulit untuk bermuka dua. Apa yang terlihat di luar selaras dengan apa yang ada di dalam. Ini membangun kepercayaan publik yang sangat mahal harganya di era skeptisisme saat ini.
3. Kemampuan Membaca Zaman dengan Mata Hati:
Bukan hanya membaca tren media sosial, tetapi membaca “rasa” umat. Ia tahu kapan harus tegas, kapan harus melunak, dan kapan harus diam. Kepekaan ini lahir dari hati yang bersih, bukan dari konsultan politik.
4. Merawat Tradisi Tanpa Tertinggal Zaman:
Ulama bertajalli memahami bahwa menjaga tradisi (muhafazah) bukan berarti menolak perubahan, tetapi menyaring perubahan tersebut dengan filter nilai-nilai luhur Islam. Ia inovatif karena inspirasinya datang dari sumber yang jernih.
BACA JUGA: Heboh Pulau Menjangan Kecil Dikabarkan Dijual Rp500 Miliar, Bupati Jepara Tegaskan itu Hoaks
Tantangan dan Kritik
Wacana ini tentu bukan tanpa tantangan. Kritikus mungkin bertanya, “Bagaimana mengukur siapa yang punya tajalli? Apakah ini tidak subjektif?”
Memang, tajalli adalah ranah internal yang sulit dikuantifikasi. Namun, buahnya dapat dilihat dari akhlak kepemimpinan (leadership character). Dalam tradisi NU, proses pemilihan melalui bahtsul masail dan musyawarah mufakat sebenarnya adalah mekanisme untuk menyaring figur yang tidak hanya cerdas, tetapi juga diterima oleh hati para ulama lain (maqbul). Penerimaan kolektif para kiai sepuh sering kali merupakan indikator kasar dari kualitas spiritual seorang calon pemimpin.
Selain itu, penting ditegaskan bahwa tajalli tidak boleh dijadikan alasan untuk menyimpang dari syariat. Cahaya hati yang sejati akan selalu selaras dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Jika ada klaim spiritual yang bertentangan dengan hukum Islam yang jelas, maka itu bukan tajalli, melainkan ilusi.
Kembali ke Akar Spiritualitas NU
Semua orang bisa menjadi ketua atau kepala. Namun hanya yang memiliki tajalli yang mampu menjadi seorang pemimpin.
Nahdlatul Ulama didirikan bukan sekadar sebagai organisasi massa, tetapi sebagai gerakan kebangkitan ulama untuk menyelamatkan aqidah dan akhlak umat. Oleh karena itu, puncak pimpinannya harus merefleksikan idealisme tersebut.
Memilih Ketua PBNU yang memiliki tajalli adalah upaya untuk mengembalikan ruh NU. Kita membutuhkan pemimpin yang ketika berbicara, umat merasa terwakili; ketika bertindak, umat merasa dilindungi; dan ketika hadir, umat merasa tenang.
Di tengah dunia yang semakin bising dan penuh kepalsuan, NU membutuhkan pemimpin yang cahayanya nyata—bukan karena sorotan kamera, tetapi karena kejernihan hatinya. Itulah urgensi tajalli bagi Ketua PBNU di masa depan. (*)
