Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mengundurkan diri dari jabatannya, Kamis,12 November 2026. Fenomena tersebut sontak menjadikan panggung politik nasional mengalami kehangatan kontroversial dalam banyak aspek terutama pandangan politisi, pengamat dan ilmuan secara berbeda sesuai data dan analisanya masing-masing.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden dan Wakil Presiden merupakan dua jabatan konstitusional yang memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan negara. Keduanya dipilih secara berpasangan melalui pemilihan umum dan memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Namun, bagaimana jika suatu pemerintahan berjalan tanpa Wakil Presiden? Apakah kondisi tersebut bertentangan dengan konstitusi? Apakah pemerintahan tetap memiliki legitimasi dan dapat menjalankan fungsi kenegaraan secara normal?
Pertanyaan ini menarik dikaji melalui perspektif hukum tata negara, terutama karena keberadaan Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap kelembagaan, melainkan bagian dari desain konstitusional untuk menjamin kesinambungan kekuasaan eksekutif.
BACA JUGA: Pernyataan Pamit Gibran Usai Mundur dari Kursi Wakil Presiden
Wapres dalam Desain Konstitusi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur keberadaan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jabatan Wakil Presiden merupakan bagian dari struktur kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia.
Sementara itu, Pasal 6A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Artinya, keduanya memiliki legitimasi politik yang berasal dari sumber yang sama, yakni kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum.
Namun, kesamaan legitimasi tersebut tidak berarti keduanya memiliki kewenangan yang identik. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Adapun Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.
Dengan demikian, keberadaan Wakil Presiden memiliki dua dimensi penting: sebagai bagian dari representasi politik hasil pemilihan umum dan sebagai mekanisme konstitusional untuk menjamin kesinambungan pemerintahan.
BACA JUGA: Dukung Aktivitas Ekonomi Lokal dan Akses Kawasan Wisata, Jalan Bulak Baru akan Dimuluskan
Pemerintahan Tanpa Wapres?
Menariknya, UUD 1945 tidak menganggap kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagai sesuatu yang otomatis menyebabkan pemerintahan kehilangan legitimasi konstitusional.
Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dengan kata lain, pemerintahan tanpa Wakil Presiden tetap dimungkinkan secara hukum, tetapi bukan berarti kekosongan tersebut boleh dibiarkan tanpa penyelesaian.
Ada kewajiban konstitusional untuk mengisi jabatan yang kosong melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Di sinilah pentingnya membedakan antara pemerintahan yang secara faktual tidak memiliki Wakil Presiden dan pemerintahan yang secara konstitusional mengabaikan kewajiban pengisian jabatan tersebut.
Keduanya merupakan persoalan berbeda. Yang pertama merupakan kemungkinan yang diakui konstitusi, sedangkan yang kedua berpotensi menimbulkan persoalan kepatuhan terhadap konstitusi.
BACA JUGA: Dukung Pariwisata, Express Bahari 7G Perkuat Konektivitas Jepara–Karimunjawa
Kekosongan Wapres Bukan Kekosongan Kekuasaan
Dalam perspektif hukum tata negara, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta berarti kekosongan kekuasaan pemerintahan.
Hal ini karena UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Presiden tetap memiliki kewenangan menjalankan roda pemerintahan, mengambil keputusan kenegaraan, serta mengarahkan penyelenggaraan administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, tidak adanya Wakil Presiden tidak secara otomatis menjadikan pemerintahan kehilangan dasar konstitusionalnya.
Akan tetapi, kondisi tersebut tetap menyisakan persoalan kelembagaan. Wakil Presiden memiliki fungsi strategis dalam membantu Presiden, menjalankan penugasan tertentu, dan menjadi bagian dari mekanisme kesinambungan kepemimpinan nasional.
Kekosongan jabatan ini juga dapat meningkatkan konsentrasi tanggung jawab politik dan administratif pada Presiden. Apalagi dalam sistem presidensial, Presiden tidak hanya menjadi kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan.
Oleh sebab itu, meskipun pemerintahan tanpa Wakil Presiden dapat berjalan secara konstitusional, efektivitas dan keseimbangan penyelenggaraan kekuasaan tetap perlu menjadi perhatian.
BACA JUGA: Bupati Jepara Rotasi 29 Pejabat, Penguatan Layanan Kesehatan Jadi Sorotan
Wapres dan Prinsip Checks and Balances
Persoalan pemerintahan tanpa Wakil Presiden juga perlu ditempatkan dalam kerangka prinsip checks and balances.
Memang, dalam sistem presidensial Indonesia, Wakil Presiden bukan lembaga pengawas Presiden yang memiliki kewenangan konstitusional untuk membatalkan keputusan Presiden. Wakil Presiden juga bukan pemegang kekuasaan eksekutif yang berdiri sendiri.
Namun, keberadaannya memberikan dimensi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wakil Presiden dapat menjadi mitra strategis Presiden dalam mengelola agenda nasional, membangun komunikasi politik, dan memastikan berbagai kebijakan pemerintahan berjalan secara terkoordinasi.
Karena itu, pemerintahan tanpa Wakil Presiden berpotensi mempersempit ruang koordinasi dalam kepemimpinan eksekutif. Terlebih apabila Presiden menghadapi persoalan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang membutuhkan pembagian tanggung jawab secara efektif.
Meskipun demikian, prinsip checks and balances tidak boleh dipahami hanya sebagai hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konstitusi Indonesia, mekanisme pengawasan kekuasaan juga melibatkan DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Dengan demikian, absennya Wakil Presiden tidak menghapus mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif.
MPR dan Tanggung Jawab Konstitusional
Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan peran penting kepada MPR dalam menyelesaikan kekosongan jabatan Wakil Presiden.
MPR bukan sekadar lembaga yang menjalankan prosedur administratif pengisian jabatan, melainkan institusi konstitusional yang diberi mandat untuk memastikan keberlangsungan struktur kepemimpinan nasional.
Kewajiban pengisian jabatan Wakil Presiden dalam waktu paling lambat enam puluh hari memperlihatkan bahwa konstitusi menghendaki agar kekosongan tersebut tidak berlangsung tanpa batas.
Di sini, tanggung jawab konstitusional tidak hanya berada pada Presiden yang mengusulkan dua calon, tetapi juga pada MPR yang harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti.
Mekanisme tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa sistem presidensial Indonesia memiliki perangkat konstitusional untuk menghadapi situasi luar biasa tanpa harus menghentikan jalannya pemerintahan.
Persoalan pemerintahan tanpa Wakil Presiden pada akhirnya bukan hanya persoalan tersedia atau tidak tersedianya pejabat negara. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut kualitas demokrasi dan kepatuhan terhadap konstitusi.
Dalam negara hukum, setiap jabatan publik memiliki dasar, kewenangan, dan mekanisme pengisian yang telah ditentukan. Kekosongan jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan konstitusi.
Demokrasi tidak cukup hanya diukur melalui keberhasilan memenangkan pemilihan umum. Demokrasi juga harus diwujudkan melalui konsistensi menjalankan aturan konstitusional, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan memastikan seluruh institusi negara bekerja sesuai dengan mandatnya.
Karena itu, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Tidak boleh ada tafsir politik yang menjadikan kekosongan tersebut sebagai ruang untuk mengabaikan kewajiban konstitusional.
Pemerintahan tanpa Wakil Presiden bukanlah sesuatu yang secara otomatis bertentangan dengan UUD 1945. Konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk mengantisipasi dan menyelesaikan kekosongan jabatan tersebut.
Namun, konstitusionalitas pemerintahan tanpa Wakil Presiden tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran untuk membiarkan kekosongan jabatan berlangsung tanpa penyelesaian. Ada kewajiban konstitusional yang harus dijalankan oleh Presiden dan MPR.
Dalam perspektif hukum tata negara, yang paling penting bukan sekadar memastikan pemerintahan tetap berjalan, melainkan memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Sebab, negara tidak boleh bergantung sepenuhnya pada figur seseorang. Negara harus berdiri di atas sistem, aturan, dan institusi yang menjamin keberlanjutan kekuasaan secara demokratis.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah pemerintahan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh sejauh mana kekuasaan itu dijalankan berdasarkan konstitusi. Presiden dapat menjalankan pemerintahan tanpa Wakil Presiden untuk sementara waktu, tetapi konstitusi tidak memberikan ruang bagi pengabaian terhadap mekanisme pengisian jabatan yang telah ditetapkan.
*Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Negara di UIN Sunan Kudus, MUI Jawa Tengah, komisi Pendidikan, Pesantren dan Kaderisasi Ulama.