Berhentinya Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka memunculkan banyak spekulasi siapa kandidat yang akan menggantikan posisinya. Sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, penggantian jabatan wakil presiden yang kosong akibat mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang untuk memilih wakil presiden.
Dalam pasal tersebut diatur, MPR hanya punya waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk menetapkan wakil presiden sejak kekosongan jabatan tersebut. MPR akan memilih dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden.
Kini bola itu ada di tangan Presiden Pabrowo Subiyanto. Meski punya hak prerogatif untuk mengusulkan dua kandidat pendampingnya, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tentu tidak akan meninggalkan partai-partai lain yang turut menjadi gabungan pengusung pada pemilu 2024 lalu.
BACA JUGA: Pernyataan Pamit Gibran Usai Mundur dari Kursi Wakil Presiden
Pada pemilu 2024 lalu, pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh gabungan Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, juga partai lokal yakni Partai Aceh, dan partai nonpartisan Pemilu 2024, yakni Partai PRIMA. Prabowo bahkan sudah mengagendakan menggelar pertemuan dengan para pimpinan koalisi partai pengusung tersebut untuk menindaklanjuti pengunduran Gibran dari posisi wakil presiden.
Yang masih menjadi teka-teki, apakah Prabowo akan mengajukan dua nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya hingga 2029 itu dari representasi kader parpol pengusung? Hal itu masih belum bisa dipastikan. Dalam penjelasan pasal 4 huruf e UU 17 tahun 2014 tentang MD3 memang mengatur usulan calon wakil presiden merupakan prakarsa presiden yang berasal dari partai pengusung pada pilpres sebelumnya. Namun, pilihan politik masih terbuka banyak opsi untuk dijadikan pertimbangan Prabowo, apakah akan meminang dari kader partai pengusung atau memilih tokoh luar yang dinaturalisasi jadi kader partai.
Dalam konteks politik saat ini, tentu dinamikanya sangat berbeda dengan situasi politik menjelang pengusulan nama pasangan calon pada pemilu 2024 lalu. Konstelasi politik saat ini sudah berubah. Di mana pada pemilu 2024 lalu ada partai yang berseberangan, namun saat ini berubah arah masuk kedalam koalisi, yakni PKB.
BACA JUGA: Dukung Aktivitas Ekonomi Lokal dan Akses Kawasan Wisata, Jalan Bulak Baru akan Dimuluskan
Di samping itu, tentu pertimbangan penting bagi penentuan pendamping Prabowo di posisi wakil presiden saat ini adalah arah politik pemilu 2029. Sisa waktu yang kurang dari tiga tahun ini akan menjadi sangat berarti sebagai bagian dari persiapan membangun koalisi kedepannya.
Bagi Prabowo maupun Gerindra sendiri, tentu pendamping presiden saat ini diharapkan bukan sosok yang justru akan menjadi rival di pemilihan presiden 2029. Ibarat pepatah, Gerindra tidak ingin “memelihara harimau” yang nanti justru menjadi pesaing politiknya.
Hal ini, juga bisa menjadi semacam komitmen politik, ketika Prabowo akan menentukan pilihan kandidat wakil presiden. Yakni siapapun yang dipinang tentu mulai saat ini sudah diikat komitmennya untuk turut mensukseskan pencalonan Prabowo di periode keduanya.
BACA JUGA: Dukung Pariwisata, Express Bahari 7G Perkuat Konektivitas Jepara–Karimunjawa
Soal siapa yang pantas menggantikan Gibran sebagai pendamping Prabowo hingga 2029, semua partai pengusung maupun partai koalisi saat ini punya kader-kader terbaik. Bahkan bisa jadi pilihannya bukan dari kader partai. Indonesia ini sebenarnya tidak kurang tokoh yang punya kapasitas untuk memimpin. Namun semuanya bukan diukur dari kapasitas individu, melainkan pertimbangan-pertimbangan politik di atas, yang tentu akan menjadi penentunya.
Kita tidak bisa memungkiri bahwa penggantian wakil presiden ini adalah mekanisme politik. Oleh karenanya, pertimbangan politik akan sangat terasa dibanding pertimbangan lain untuk menentukan siapa di posisi mana.
*) Pemerhati politik