Rakor pengendalian harga kebutuhan pokok
SEMARANG | GISTARA.COM – Guna mengendalikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Jawa Tengah mulai bergerak mengawasi harga dan distribusi beras di pasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga beras, baik jenis medium maupun premium tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kualitasnya terjaga.
Hal ini disampaikan Wadir Reskrimsus AKBP Feria Kurniawan menggelar rapat koordinasi bersama 35 kabupaten/kota di Jateng secara bold pada Selasa, (21/10/2025) siang di Mako Ditreskrimsus Banyumanik, Kota Semarang.
“Salah satu tugas pokok dari Tim Satgas Pangan adalah untuk mengendalikan harga beras di tingkat ritel, produsen maupun distributor. Untuk itu kami melakukan pemantauan harga terhadap harga beras yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.
BACA JUGA: 81 Miliar Dikucurkan ke Jepara, Bupati Perjuangkan 834 Irigasi dan Penanganan Abrasi Pantai 2026
Diungkapkan bahwa Satgas Pangan telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar dan toko retail untuk memastikan harga jual tidak melebihi HET, yakni Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 untuk beras premium. Dalam kegiatan ini Tim Satgas Pangan bersama Bulog Jateng meninjau sebuah pertokoan modern yang ada di Jl. Sukun Raya Kota Semarang.
Di tempat tersebut, saya memberikan himbauan kepada para pelaku usaha dan menempelkan stiker HET beras medium dan premium. Terhadap pelaku usaha yang melanggar dan tidak mematuhi aturan akan diberi teguran, peringatan hingga sanksi pencabutan izin usaha.
“Sebagai langkah awal kami melakukan upaya edukatif dan preventif. Namun jika setelah diberikan waktu pelaku usaha tidak menurunkan harga, maka akan ada sanksi tegas,” kata Feria.
BACA JUGA: Optimalkan Pelayanan Polisi untuk Masyarakat, Polres Jepara Gencar Sosialisasi Call Center 110 Polri
Wadir Reskrimsus mengungkapkan, berdasarkan data sementara terdapat 21 kabupaten/kota di Jateng dengan harga beras di atas HET. Dari jumlah tersebut ada empat daerah yang diketahui naik di atas lima persen yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, serta Kabupaten Kendal.
“Selain pengawasan harga, kami juga mengantisipasi potensi penimbunan. Satreskrim di masing-masing Polres telah kami arahkan untuk menghimpun informasi dan melakukan langkah-langkah pencegahan,” jelasnya.
Lebih lanjutnya menjelaskan, hingga pertengahan Oktober 2025, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jateng telah mencapai sekitar 29 ribu ton. Penyaluran tersebut dilakukan melalui jaringan distribusi Bulog, untuk menjaga ketersediaan dan menekan harga.
“Kami berharap, langkah terpadu antara kepolisian, pemerintah daerah dan instansi terkait ini dapat menstabilkan harga beras di pasar serta menjamin masyarakat memperoleh beras dengan harga dan mutu yang sesuai ketentuan,” tandasnya. (KA)
