Menjelang Muktamar PBNU yang rencananya digelar awal Agustus 2026 mendatang, telah menyita perhatian banyak pihak, tidak hanya warga Nahdliyyin tetapi para pengamat, bahkan politisi bangsa juga punya effort yang tidak kalah dengan warga NU sendiri.
Sungguh akan menjadi sangat fenomenal jika dibanding Muktamar Jombang pada tahun 2015 serta Muktamar Lampung 2021. Muktamar tahun ini akan sangat lebih dinamis dengan dinamika yang sangat berpengaruh terhadap kedaulatan ulama secara nasional dan secara khusus ulama internal Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU).
Rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziah PWNU Jawa Tengah misalnya pada Senin 04 Mei 2026 membahas seputar NU yang terkait Muskerwil dan Muktamar, yang tidak bisa lepas dengan kedaulatan Ulama, yang belakangan dihadapkan pada sejumlah persoalan kompleks dari isu pesantren, pendidikan, kemandirian ekonomi NU dan lainya yang saling berkelindan.
Kedaulatan ulama saat ini juga tidak bisa lepas dari isu pendidikan nasional baik yang sudah berjalan, sedang berjalan, maupun sistem pendidikan model inovasi baru yang terus direncanakan, misalnya rencana pendidikan nasional yang akan fokus pada tiga ranah; sekolah rakyat, sekolah terintegrasi dan sekolah garuda.
BACA JUGA: Pengurus IKA Unisnu Jepara 2026-2031 Dilantik, Komitmen Satukan Langkah Majukan Almamater
Sekolah rakyat direncanakan berorientasi pada masyarakat miskin, tidak mampu yang sistem teknik dan semua operasional sekolah sepenuhnya menjadi kewajiban anggaran negara dengan kolaborasi semua pihak yang memungkinkan.
Sedangkan sekolah terintegrasi rencananya dalam jangka pendek akan dibangun sejumlah 25 sampai 30 titik lokasi se-Indonesia dengan menyiapkan lahan di setiap kecamatan untuk sekolah selevel LP. Maarif NU mulai SD-SMA dengan luas lahan minimal 15 hektar dengan sistem Boarding School. Bahkan untuk Jawa Tengah sendiri dalam waktu pendek akan memprioritaskan pembangunan pada sekitar 5 atau 7 titik lokasi.
Sementara yang ketiga adalah sekolah garuda yang dirancang untuk sumber daya yang lebih mempunyai visi misi kedepan berbasis prestasi akademik,.sesuai spesifikasi pembidangan minat bakat peserta didik untuk mempercepat pembangunan nasional. Lanskap demikian bisa dibilang sebagai political will, langkah yang secara politik hukum nasional cukup progressif.
Menimbang Kedaulatan Ulama yang Terpasung
Sejumlah isu nasional bahkan internasional menerpa NU dan pesantren sangat dahsyat dalam dekade akhir ini, baik yang mengarah pada personal ulama, pesantren maupun NU sebagai organisasi yang dianggap paling berpengaruh, maupun yang mengarah pada rapuhnya tatanan sendi sendi ke-NU an dan ke-Ummatan.
Dampaknya pandangan publik dan nitizen dunia digital khususnya berubah dan berpengaruh secara drastis, yang antara lain berakibat rendahnya animo masyarakat pada dunia pesantren, ulama dan NU tentunya. Dari data kajian yang beredar misalnya dari sekitar 5000 pesantren menjadi 1000 santri yang dipercayakan masuk pada dunia pendidikan pesantren yang berafiliasi NU.
Dalam kondisi demikian stakeholder pesantren, ulama dan NU terbukti belum bisa berbuat banyak untuk mencerahkan kepada publik, namun justru diperparah adanya kekalutan publik dengan melihat internal NU yang bergejolak tarik ulur yang membingungkan banyak pihak.
BACA JUGA: Jalur Alternatif Duplak–Sumanding Diresmikan, Gerakkan Pertumbuhan Ekonomi Desa
Uniknya, Jika NU reaktif bisa frontal respon publik yang menguatkan tuduhan pada dunia pesantren dan kyai, jika disikapi secara tenang, seolah menerima dengan ketidakberdayaan dalam menyikapi isu massif yang menyudutkan terhadap pesantren kyai dan NU itu sendiri.
Dalam kondisi demikian terutama menjelang Muktamar, ulama dan NU dihadapkan pada problem krusial seolah ulama terpasung dalam kondisi yang serba kurang menguntungkan.
Muktamar dan Kedaulatan Ulama
Ditengah derasnya gelombang isu yang menerpa pesantren, ulama dan NU banyak kelompok cenderung nyinyir dengan argumentasi yang saling menguatkan. Sebagian menolak isu tersebut namun banyak juga yang menerima dan membenarkan isu yang menyudutkan pesantren NU dan Ulama.
Keteguhan ulama khususnya sedang diuji oleh publik dan akan dipertaruhkan dalam muktamar mendatang.
Kemandirian ulama dan pesantren dipertanyakan terutama bidang ekonomi yang cenderung bergantung pada pemerintah dan pemodal baik dalam maupun luar negeri. Keteguhan ulama menjelang sangat menentukan proses terutama hasil dari muktamar tahun ini.
Kedaulatan ulama demikian menjadi penggerak spiritual yang merdeka tanpa bayang dan kendali pihak manapun selain menyandarkan gerakan perjuangan pada sambungan sanad muassis NU hingga kepada Rasulullah SAW.
BACA JUGA: Pameran “TATAH” Resmi Dibuka, Menteri Kebudayaan Ajak Generasi Muda Lestarikan Seni Ukir
Meneguhkan Kedaulatan Ulama; Sebuah Keharusan
Secara historis NU sejak lahir dengan sejumlah tokohnya seperti Mbah Hasyim Asyari, Mbah Wahab Hasbullah dan lainnya telah sepakat dan komitment untuk menjadi pilar dunia, tidak sekedar Islam, tetapi penguat dan penyatu bangsa dan alam jagad raya ini. Kedaulatan ulama sesuai spirit muassis saat mendirikan NU adalah semua keharusan dan keniscayaan.
Keteguhan mereka dengan tetap berani dan kritis pada perubahan dan dinamika pemerintah saat itu menjadikan NU dan Ulama dalam posisi yang selalu berdaulat dan disegani semua kelompok ideologis dunia termasuk pemerintah.
Kemandirian ekonomi mereka juga tidak diragukan oleh pemerintah saat itu sehingga setiap halaqah dan muktamar NU saat itu kendali dan kedaulatan ulama menjadi atmosfir terbesar dalam sistem Jam’iyyah NU.
Muktamar mendatang adalah penentu Marwah dan kemajuan NU masa depan. Jika kedaulatan ulama bisa dikendalikan seperti spirit pendiri NU saat itu, maka PBNU masa depan dan bargainingnya pada negara bahkan dunia tidak perlu diragukan lagi.
Namun sebaliknya jika kedaulatan ulama rapuh yang bisa dikendalikan oleh pemerintah atau pemodal yang berkepentingan dengan memanfaatkan NU, maka diprediksi kuat publik khususnya warga Nahdliyyin akan menelan obat pil pahit kekecewaan yang dirasakan selama lima tahun mendatang.
Semoga muktamar tahun ini mampu mengembalikan marwah dan kedaulatan ulama yang merdeka mandiri dan bermartabat untuk kejayaan dan peradaban dunia, NU, ummat dan NKRI.(KA)
