SURAKARTA | GISTARA. COM – Semangat peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pendidikan ke-6 dari berbagai daerah di Indonesia tetap terjaga pada hari kedua kegiatan di Hotel Lorin Dwangsa, Surakarta, Rabu (21/10/2026).
Dalam sesi materi, Ketua Dewan Pendidikan Nasional, Prof. Suyanto, menekankan pentingnya memperkuat peran Dewan Pendidikan di daerah sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan aspirasi masyarakat.
Dalam paparannya yang mengangkat tema Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan di Daerah, Prof. Suyanto menegaskan bahwa Dewan Pendidikan perlu membangun kemitraan strategis, bukan sekadar menjalin relasi formal atau seremonial dengan pemerintah daerah. Kemitraan tersebut harus mampu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk menyelesaikan persoalan secara bersama.
“Bangun kemitraan strategis, bukan relasi seremonial. Dewan Pendidikan akan kuat apabila mampu menghubungkan para aktor yang selama ini bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
BACA JUGA: Andalkan Potensi Kopi, Desa Dudakawu Masuk 25 Besar Program Desa BRILiaN
Ia menjelaskan, agenda Dewan Pendidikan perlu diarahkan pada pemetaan isu-isu strategis pendidikan, pembentukan kanal aspirasi publik, serta penguatan koordinasi awal dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan komite sekolah. Langkah tersebut penting agar persoalan pendidikan dapat diidentifikasi berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
Menurut Prof. Suyanto, Dewan Pendidikan juga perlu menghasilkan rekomendasi kebijakan secara rutin dan terukur. Rekomendasi tersebut harus disusun berdasarkan persoalan pendidikan di wilayah masing-masing, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Ia mendorong setiap Dewan Pendidikan di daerah untuk menjadikan penyusunan policy brief atau ringkasan rekomendasi kebijakan sebagai langkah awal yang konkret (quick win). Salah satu isu yang dapat dikaji ialah persoalan penyetaraan ijazah yang membutuhkan perhatian dan kejelasan kebijakan.
Dewan Pendidikan Jateng bersama Mendikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti dan Wakil Walikota Surakarta Astrid Widayani
Lebih lanjut, Prof. Suyanto mengingatkan agar Dewan Pendidikan tidak terjebak pada pembentukan struktur organisasi yang justru menjauhkan lembaga tersebut dari fungsi utamanya.
Menurut dia, Dewan Pendidikan daerah tidak perlu menjadi struktur hierarkis baru, melainkan harus berfungsi sebagai simpul koordinasi pengetahuan, aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas publik.
“Dewan Pendidikan daerah tidak perlu menjadi struktur hierarkis baru. Yang dibutuhkan adalah simpul koordinasi pengetahuan, aspirasi, dan akuntabilitas agar kebijakan pendidikan semakin dekat dengan kebutuhan warga,” jelasnya.
BACA JUGA: Perkuat Konektivitas antar Kawasan, Ruas Jalan Keling-Bumiharjo Dimuluskan
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga karakter dan independensi Dewan Pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Penyusunan aturan internal, menurut dia, hendaknya tidak menggeser orientasi lembaga dari fungsi pemberi pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi pendidikan.
Karena itu, pedoman kerja, kode etik, dan mekanisme akuntabilitas perlu menjadi perhatian utama. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), apabila dilakukan, harus tetap selaras dengan karakter dan mandat Dewan Pendidikan, bukan justru menjadikannya organisasi massa yang sibuk dengan urusan internal.
BACA JUGA: RSINU Cakra Medika Mayong Bersiap Layani Peserta BPJS, Target 1 November 2026
Menutup paparannya, Prof. Suyanto menegaskan bahwa kekuatan Dewan Pendidikan tidak diukur dari besarnya struktur organisasi, melainkan dari kemampuannya membangun kepercayaan, menjaga independensi, dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan.
“Dewan Pendidikan yang kuat adalah jembatan kepercayaan, koordinatif dalam hubungan, independen dalam sikap, dan konstruktif dalam rekomendasi,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bagi Dewan Pendidikan di seluruh Indonesia agar semakin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap rekomendasi berangkat dari persoalan nyata dan berorientasi pada perbaikan kualitas layanan pendidikan. (KA/KM)
