BERI PERNYATAAN – Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat memberikan pernyataan perihal dugaan korupsi dana bansos di DKI Jakarta. (Foto: TribunNews.com)
JAKARTA | GISTARA.com – PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi isu bermasalahya program bantuan sosial, Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun.
Heru sebut itu program lama, dan Pemprov DKI telah bahas pencocokan data bansos. Dugaan ini diungkap oleh akun twiter @kurawa pada 9 Januari 2023 lalu. Heru menyebut telah 3 hingga 4 kali membahas soal rekonsiliasi data penerima bansos di ibu kota.
“Maka dari itu, saya kesini sudah 3 hingga 4 kali membahas mengenai rekonsiliasi data tersebut, itu kan program lama jadi saya tidak tahu“. jelas Heru.
Di media sosial ramai perbincangan dugaan korupsi bansos di Jakarta. Pemilik akun twitter @kurawa mengaku, mendatangi gudang penyimpanan beras di kawasan Pulogadung milik Perumda Pasar Jaya dan menunjukkan beras bansos berwarna kuning membusuk.
BACA JUGA: KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Enembe ke OPM
Ali Fikri juru bicara bidang penindakan KPK menanggapi kabar ini, KPK mengaku baru mengetahui adanya dugaan korupsi bansos bantuan covid 19, Pemprov DKI Jakarta, dan hingga saat ini belum ada laporan ke KPK. Jika ada dugaan korupsi, KPK persilakan masyarakat untuk melapor.
“Kalau ada masyarakat yang tau terkait dengan dugaan korupsi, sebaiknya melapor kepada KPK. Kami persilahkan melapor, sehingga ada komunikasi lebih lanjut antara KPK dan pelapor. Pelapor itu dilindungan oleh undang-undang, sehingga ketika ada komunikasi pengayaan informasinya bisa dilakukan, verifikasi dan telaah untuk memperoleh datanya bisa dilakukan. Jadi jangan kemudian langsung disampiakan kepada publik, atau melalui media sosial”. papar Fikri saat menanggapi tersebut kepada awak media.
Koordinasi telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti temuan warga soal dugaan korupsi bantuan sosial. Pencocokan data bantuan sosial juga telah dilakukan.
Penulis & Editor : Mahawira/Gistara | Sumber : Kompas.tv
