JEPARA | GISTARA.COM – Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajjaan (IKAPTK) Jepara dilantik dan dikukuhkan, Minggu (16/7/23). Bertepatan dengan hal itu, mereka diminta untuk support percepatan pembangunan daerah.
Sewaktu di Pendopo RA Kartini, Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta menyampaikan, agar IKAPTK terus berkontribusi sebagai problem solver di tengah masyarakat. Selain membantu percepatan pembangunan, juga menjadi teladan positif bagi aparatur sipil negara (ASN) lainnya.
“Tingkatkan kompetensi dan kapasitas diri, jaga kedisiplinan, profesionalitas, serta senantiasa adaptif dengan perkembangan zaman,” papar Edy kepada Gistara, Minggu (16/7/23).
IKAPTK, bagi dia, merupakan keluarga besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, diharap, dapat mengemban amanah dengan baik untuk ikut memajukan Jepara.
“Selamat dan sukses, tetap perkuat soliditas maupun sinergitas, serta menunjukkan kiprah terbaiknya di Jepara. Kontribusi dari IKAPTK tentu bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) IKAPTK Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, berpesan supaya pelantikan ini dijadikan momentum untuk memperkuat solidaritas, dan loyalitas. Termasuk menjaga integritas sesuai kapasitas dan profesionalisme. “Hal ini nanti akan menjaga kita dalam pengabdian sampai dengan selesai,” kata Bergas.
Pelantikan itu dipimpin oleh Bergas Catursasi Penanggungan, di Pendopo Kartini Jepara. Sementara pengukuhan dilakukan oleh Edy Supriyanta. Prosesi pelantikan serta pengukuhan ditandai dengan serah terima pataka.
Di bidang sekretariat DPK IKAPTK Ratib Zaini menjabat ketua, Edy Marwoto sekretaris, dan Florentina Budi Kurniawati sebagai bendahara. Adapun wakil ketua dipercayakan Hery Yulianto, R. Eko Sulistiyono wakil sekretaris, dan Nurmala Muji Wisudawati sebagai wakil bendahara.
Susunan DPK IKAPTK Jepara terdapat jajaran dewan pembina yang diketuai oleh bupati. Sementara sebagai ketua dewan pengawas Diyar Susanto. Kepengurusan ini juga dibantu kepengurusan bidang-bidang. Mulai dari bidang keanggotaan dan kaderisasi, bidang advokasi dan hukum, bidang sosial dan kesejahteraan anggota, hingga bidang kajian strategis pemerintahan. (Okom/Sochib)
