JEPARA | GISTARA.COM Demi terselenggaranya Pemilihan Umum Serentak 2024 yang aman dan damai, Pemerintah Kabupaten Jepara bersama unsur TNI – Polri menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Pendopo Kartini, Jumat, (13/10/2023).
Hadir Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Komandan Kodim 0719/Jepara yang diwakili Pasi Ops Kodim 0719/Jepara Lettu Inf Taufik, Ketua Pengadilan Negeri Jepara Rightmen MS Situmorang, dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jepara Rony Indra mewakili Kepala Kejari Jepara.
“Kondusivitas dan keamanan daerah merupakan hal utama yang harus dijaga terutama menjelang pelaksanaan pemilu 2024,” kata Edy.
Edy menjelaskan pemilu 2024 menjadi topik hangat yang diperbincangkan masyarakat baik itu secara langsung maupun melalui media seperti media massa, elektronik, dan media sosial.
Namun dirinya cukup bersyukur atas sikap kedewasaan pemilih di Kabupaten Jepara yang mau menerima perbedaan pilihan dan peduli terhadap isu aktual Pemilu 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya angka partisipasi pemilih pada pemilu terakhir (2019) yang berada di atas target nasional sebesar 77,5%.
BACA JUGA: Pastikan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kapolres Jepara Kukuhkan Tim Patroli Siraju
Berdasarkan data KPU Jepara pada tahun 2019, partisipasi pemilih Jepara pada Pilpres 83%, DPD 82,94%, DPR RI 82,90%, DPRD provinsi 82,91%, dan DPRD Kabupaten 82,81%.
“Saya optimis tingkat partisipasi ini akan semakin naik sabagai salah satu indikator suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024,” ucapnya.
Pj. Bupati menekankan bahwa kondusivitas dan keamanan wilayah harus menjadi prioritas utama dalam suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 di Jepara. Untuk itu sinergi lintas sektoral ia rasa penting dalam mewujudkan situasi aman dan kondusif selama pelaksanaan Pemilu 2024, baik dari penyelenggara dan pengawas pemilu, unsur keamanan dari TNI dan Polri, perangkat daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta akademisi dan pers.
“Saya tegaskan, pada posisi ini ASN harus netral. Jika tidak, akan kami berikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.
Ia meminta kepada para kepala perangkat daerah dan camat untuk terus meningkatkan integritas kepada seluruh jajaran ASN di instasinya agar dapat membedakan mana dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan pemilu dan dukungan terhadap kontestan.
Menurutnya netralitas ASN adalah simbol pemberian pelayanan yang adil demi menjaga pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus pada kepentingan umum.
(SA/Sochib)
