JEPARA | GISTARA. COM -Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Inovasi (LPPI) Unisnu Jepara melalui Pusat Studi Aswaja An-Nahdliyah (PSAA) lakukan edukasi politik bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Jaringan Gusdurian Jepara, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di ruang Seminar Pascasarjana Unisnu Jepara (30/1/24).
Tema yang diulas dalam agenda tersebut adalah “Politik, dan Demokrasi: Peran Civil Society Menjelang Pemilu 2024” yang dihadiri oleh 50 peserta.
Rektor Unisnu Jepara, Dr. Sa’dullah As Sa’idi, M.Ag., dalam upacara pembukaan menyampaikan pentingnya peran civil society dalam menjaga martabat bangsa melalui pesta demokrasi.
BACA JUGA: Unisnu Jepara Dorong Profesionalisme Guru Madrasah melalui Pelatihan PPG dan Pengenalan TIK
“Sebagai civil society dari kalangan terdidik, kita perlu memiliki pengetahuan politik agar mempunyai keterampilan yang akan melahirkan etika dan sikap yang bermuara pada nilai. Jika sudah mempunyai nilai, maka kita tidak akan terombang-ambing. Civil society juga mempunyai tugas untuk mengawal Indonesia menjadi terhormat. Banyak ulama NU yang telah memberikan contoh. Terutama dalam mewujudkan kejujuran sebagai integritas dan tidak membolak-balikkan kata,” sambutnya.
Komisioner Bawaslu Jepara, Ali Purnomo, sebagai narasumber pertama memberikan wawasan tentang regulasi dan pengawasan pemilu kepada peserta.
“Melibatkan mahasiswa dalam proses pemilu adalah langkah positif. Mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan penggerak perubahan positif dalam masyarakat. Mereka bisa membantu menyebarkan informasi, menggalang partisipasi pemilih, dan memastikan jalannya pemilu dengan transparan dan adil,” ungkap Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat tersebut.
Rektor Unisnu Jepara Dr. Sa’dullah As Sa’idi, M.Ag, memberikan cinderamata kepada narasumber
Narasumber kedua, Komisioner KPU Jepara, Muhammadun, mengajak peserta untuk senantiasa waspada terhadap praktik kecurangan Pemilu.
“Politik uang, ujaran kebencian, dan berita hoax adalah masalah serius yang dapat merusak integritas dan keberlanjutan proses demokrasi. Memahami taktik-taktik ini dapat membantu masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran pemilu.” ujar Madun, panggilan akrab Muhammadun
BACA JUGA: Unisnu Jepara Diskusi Bareng Unika Soegijapranata Ihwal Ancaman AI di Industri Media
Narasumber terakhir, Ahmad Saefudin, lebih menyoroti keteladanan figur Gus Dur sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang otoriter di era 1980 – 1990-an, Gus Dur melalui jalur pesantren dan NU selalu mengupayakan terwujudnya bentuk demokrasi yang sehat.
“Gus Dur tidak hanya melawan rezim otoriter, tetapi juga secara konsisten mengadvokasi bentuk demokrasi yang inklusif.” tutur Saefudin.
Ia menambahkan bahwa netralitas organisasi kemasyarakatan, terutama yang memiliki basis massa seperti NU dan Muhammadiyah, adalah aspek penting dalam memastikan keberlanjutan demokrasi dan stabilitas politik.
“Jika oknum elite politik kalap karena kalah Pemilu dan bangsa terancam chaos, ormas keagamaanlah sebagai pemadam kebakarannya,” pungkasnya.
(AS/KA)
