JEPARA | GISTARA.COM – Putri Presiden RI ke 4 Abdurrahman Wahid, Inayah Wulandari Wahid menyebut, tidak ada pemberdayaan inklusifitas yang baik. Terkecuali, berbagai sektor masyarakat mewujudkannya dengan berkolaborasi
Hal tersebut, ia sampaikan sewaktu mengisi Seminar Nasional dengan tajuk ‘Gus dur dan Gagasan Pemberdayaan Inklusif’ di Gedung Perpustakaan Lt. 3 Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Kamis (25/4/24).
Statement Putri Bungsu Gus Dur itu, berpijak pada era pemerintahan Orde Baru yang membabi buta dengan identitas. Lain warna suatu hal haram, bahkan intimidasi kerap kali terjadi di berbagai wilayah.
BACA JUGA: Unisnu Jepara Diskusi Bareng Unika Soegijapranata Ihwal Ancaman AI di Industri Media
“Meminjam istilah Abdurrahman Wahid, identitas itu seolah-olah haram hukumnya. Itulah yang terjadi di era Orde Baru, yang mana kaum Tionghoa sering menjadi objek penindasan,” papar Inayah Wahid kepada Gistara.
Inayah Wahid putri Gus Dur
Kemudian, dia menceritakan, Gus Dur menemukan beragam identitas setelah berkuliah di luar negeri (Al- Azhar, Mesir). Meski berbeda, seperti warna kulit hitam atau putih, di sana malah menjelma sebagai kekuatan bersama.
Setelah mengetahui fenomena itu, lantas Gus Dur semakin giat dalam belajar. Sampai datang suatu kesimpulan, dimana identitas bukan untuk membenarkan atau menyalahkan yang lain, tapi untuk hidup berdampingan.
Melancongnya Gus Dur menimba pengetahuan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, menurut Inayah Wahid, bukan untuk pamer apalagi bersaing, melainkan dengan tujuan merangkul kaum mustadh’afin (lemah).
“Kesimpulan perjalanan Gus Dur adalah tidak ada pemberdayaan inklusifitas yang baik, selain dengan berkolaborasi,” tegas Inayah diikuti tepuk tangan riuh ratusan peserta dari berbagai Kabupaten dan Kota di Indonesia.
Pada kesempatan itu, turut dihadiri Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Mayadina Rochmi Musfiroh, Wakil Rektor 1 Unisnu Mahalli, serta Ketua PCINU Jerman Muhammad Rodlin Billah melalui Zoom Meet.(Okom/Ka)
