JEPARA | GISTARA.COM– Monitoring dan analisis berita, mesti dilakukan pemerintah. Sehingga, efektivitas komunikasi dapat diukur, serta menentukan strategi komunikasi, sekaligus dapat memberikan masukan dan kajian kepada kepala daerah.
Hal itu diungkapkan Head of Creative Production PT Indonesia Indikator, Santika Saraswati, saat Dialog Opini Publik “Sinergitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Mengelola Monitoring dan Analisis Berita”, yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, di Rasa Sekuro Resto, Jepara, Kamis (25/4/2024).
Menurutnya, berita yang tersebar melalui pelbagai media belakangan ini sangat banyak, baik yang trennya positif maupun negatif. Informasi tersebut dapat dimonitor dan dianalisis, yang hasilnya dapat digunakan sebagai rujukan dalam menentukan suatu kebijakan.
Ditambahkan, monitoring dan analisis berita tidak hanya dilakukan saat terjadi krisis, namun perlu dilakukan sebagai sebuah upaya untuk menangani krisis dan menentukan strategi komunikasi. Dengan begitu, akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
BACA JUGA: Seminar Nasional di Unisnu Jepara, Inayah Wachid: Inklusivitas dengan Kolaborasi
“Selanjutnya, hasil dari monitoring dan analisis berita ini, kita dapat membuat rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan sebagai dasar pimpinan kebijakan yang tepat,” ujar Santika.
Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Komunikasi dan Informatia RI, Annisa Nur Muslimah, menjelaskan, perlu adanya sinergitas dalam mengelola monitoring dan analisis berita. Salah satu yang bisa dilakukan, dengan memanfaatkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi lintas humas badan publik.
BACA JUGA: Jelang Idul Adha, Sapi di Jepara Mati Terjangkit Virus PMK, Ternyata Belum Divaksin
“Bakohumas ini nantinya dapat menjalankan proses komunikasi publik, yang diawali dengan melakukan monitoring opini publik terhadap program dan kebijakan prioritas pemerintah, melakukan rapat agenda setting, hingga kolaborasi dalam diseminasi kebijakan dan program prioritas pemerintah,” ungkap Annisa.
Menurutnya, kegiatan monitoring dan analisis berita merupakan sebuah siklus yang dilakukan terus menerus, serta diperlukan kesepahaman dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum tak menampik, SKPD atau humas pemerintah dituntut selalu melakukan analisis media.
“Hasilnya, akan digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, untuk menentukan langkah strategi dalam menghadapi isu viral dan juga penting saat itu,” Pungkasnya. (jatengprov.go.id/Ka)
