JEPARA | GISTARA.COM – Pengelola dan calon pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) serta Bumdes Bersama (Bumdesma) di Jepara, dilarang kebat kliwat dalam mengelola unit usaha tersebut. Dalam bahasa Jawa, kebat kliwat berarti bertindak terlalu cepat tapi memunculkan persoalan di kemudian hari.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko saat bertemu dengan pengelola Bumdesma dan para petinggi dari sejumlah desa di Jepara yang wilayahnya masuk dalam Program Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP).Program itu, mulai menampakkan hasil, seiring adanya Bumdesma yang sudah mampu menyetor keuntungan untuk pendapatan asli desa.
“Harus profesional. Tekuni usaha yang sudah ada dengan baik. Jangan kebat kliwat. Terlihat bagus di luar tapi ada persoalan,” kata Edy Sujatmiko yang kala itu menyampaikan materi dalam rapat koordinasi pembangunan kawasan perdesaan.
BACA JUGA: LPKBH Unisnu Jepara Cari Keadilan untuk Warga yang Terdampak Pencemaran Lingkungan
Selain pengelola Bumdesma dan petinggi, kegiatan ini juga diikuti camat dan unsur perangkat daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat R.M.P. Sosrokartono Setda Jepara pada Senin (22/7/2024).
Edy Sujatmiko mengapresiasi Bumdesma yang telah menyetor keuntungan menjadi pendapatan asli desa. Unit usaha dimaksud adalah Bumdesma Bung Topan, yang dimiliki tiga desa, yakni Bungo, Ngroto, dan Pancur, Kecamatan Mayong.
Bumdesma yang telah mendapat legalitas dari Kemenkumham RI itu, berhasil menyetor pendapatan asli desa sebanyak Rp4,2 juta per desa. Jumlah itu merupakan 15 persen dari total keuntungan bersih. Modal yang sebelumnya didapat Bumdesma sebesar Rp40 juta per desa, yang terdiri dari Rp25 juta pada tahun pertama, dan Rp15 juta pada tahun kedua.
Sekda Jepara Edy Sujatmiko menyampaikan materi dalam rapat koordinasi pembangunan kawasan perdesaan
Dalam forum tersebut, Direktur Bumdesma Bung Topan, Teguh Budi Utomo mengatakan, terdapat 10 bidang usaha yang telah didaftarkan ke Kemenkumham. Dari jumlah itu, 2 bidang usaha telah dilakukan, yakni pegadaian dan agrowisata yang berhubungan dengan pertanian terintegrasi.
Kepala Bappeda Kabupaten Jepara Hasanuddin Hermawan mengatakan, Bung Topan merupakan salah satu Bumdesma yang terbentuk dalam kebijakan pengembangan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Jepara. Sesuai namanya, Bung Topan berada di kawasan agrowisata Bungu, Ngoro, dan Pancur.
Selain kawasan agrowisata Bung Topam, sebelumnya telah ada kawasan pantai pesisir Sekar (Sekuro-Karanggondang, Mlonggo), dan tiga kawasan perdesaan agro industri kopi, yakni Bucu-Sumanding (Kembang), Dapurkuwat (Damarwulan-Tempur-Kunir-Watuaji, Keling), dan Banjaran-Papasan-Srikandang (Bangsri).
“Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)-nya telah selesai disusun sejak tahun 2019 (Kawasan Agro Industri Kopi 1–3), tahun 2020 (Kawasan Pesisir Pantai Sekar), dan 2021 (Kawasan Agro Wisata Bung Topan),” kata Hasanuddin Hermawan. (Ka/Bk)
