SEMARANG | GISTARA. COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, akan menjadi landasan pijak bagi bagi pejabat publik di wilayah Jawa Tengah.
“Kita semua sepakat RPJMD sebagai batu loncatan daripada kegiatan kita di tahun 2025 secara berkesinambungan. Dari infrastruktur di tahun 2025 dan kita teruskan swasembada pangan di tahun 2026,” kata Luthfi, seusai Musrenbang RPJMD, di kompleks kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (5/5/2025).
Artinya, jelas Luthfi, kerja tematik inilah yang menjadi landasan pijak bagi pejabat publik di wilayah Jateng, baik provinsi maupun bupati/ wali kota agar kerjanya fokus.
BACA JUGA: PLN UIK Tanjung Jati B Beri Apresiasi untuk Guru Ngaji Menjelang Hari Kartini
“Tidak incrit-incrit, semuanya dalam satu tarikan nafas dari tingkat pusat kolaborasinya, provinsi, kabupaten/ kota sampai desa,” tuturnya.
Menurut gubernur, Musrenbang tingkat provinsi ini merupakan kegiatan lanjutan setelah sebelumnya dilakukan di ekskeresidenan se-Jateng beberapa waktu lalu. Dalam setiap Musrenbang, pihaknya bukan menyoroti satu masalah, tapi belanja masalah. Yang mana, dalam setiap kegiatan muncul usulan hingga menyerap aspirasi.
“Usulan-usulan, menyerap aspirasi dari kabupaten/ kota, kita jadikan satu. Sekarang kita finalkan di tingkat provinsi, dengan mengundang kementerian, lembaga,” ujarnya.
BACA JUGA: Antisipasi Tindak Kejahatan Di Jam Rawan, Tim Siraju Polres Jepara Gelar Patroli Malam
Dengan demikian, beber Luthfi, kegiatan tersebut adalah kerja yang terstruktur untuk Jateng yang akan datang.
Gubernur mengapresiasi seluruh bupati/wali kota yang dapat hadir secara pribadi. Dia menilai, mereka tampak kompak dan siap bersatu menjalankan kerja, yang jadi kesepakatan bersama.
“Semua kompak, rasa memiliki, sense of crisis di wilayah kita, bupati, wali kota gubernur, wakil gubernur, sama-sama. Dengan begitu semua bisa tahu, mana porsinya yang dilakukan gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota, wakil bupati/wali kota, biar tahu bahwa tahun 2026 nanti kita akan begini. Tugas wakil akan membantu kegiatan decision maker para pimpinan, gubernur, bupati/wali kota,” sorotnya. (KA/Jtg)
