Kepala BNPB dan Forkopimda Jepara cek langsung penanganan longsor di Desa Tempur
JEPARA | GISTARA. COM – Kabupaten Jepara menjadi salah satu wilayah terdampak bencana hidrometeorologi basah yang cukup signifikan di Provinsi Jawa Tengah pada Januari 2026.
Berdasarkan data saat rapat mitigasi bencana dengan Forkopimda 12 Januari 2026, tercatat 8 Kecamatan terdampak yang meliputi Keling, Donorojo, Kalinyamatan, Nalumsari, Mayong, Bangsri, Tahunan, dan Kembang. Dampak terbesar terjadi di Desa Tempur, Kecamatan Keling.
Longsor yang terjadi di Desa Tempur Kecamatan Keling Jepara, ternyata sampai ke Pemerintah Pusat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Purn. Letjen Suharyanto, turun langsung meninjau longsor di Desa Tempur pada Jumat, (16/1/2026).
BACA JUGA: Longsor Tempur: Listrik Menyala dan Akses Jalan Mulai Terbuka
Didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR R1, Abdul Wachid, Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar (Gus Hajar), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, BNPB Provinsi Jawa Tengah, beserta Forkopimda meluncur naik motor trail menuju lokasi terparah di Desa Tempur.
Kepala BNPB Suharyanto mengunjungi salah satu rumah warga bernama Sujak (53) Rt 01 Rw 01, untuk melihat kondisi rumahnya yang terkena longsor dan menyerahkan bantuan. Setidaknya ada 8 rumah yang terkena longsor.
“Dari informasi yang kami terima, ada 8 rumah yang terkena longsor. Kami di sini hadir atas perintah Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo melihat kondisi Desa Tempur yang longsor. Kami harap Pemkab Jepara segera merelokasi dan mencarikan tempat, dan kami siap membantu,”ujar Suharyanto.
Menurutnya, ada 3600 jiwa warga Desa Tempur yang terisolir akibat longsor. Dengan kondisi tersebut, penanganan dan pemulihan ekonomi warga harus segera dibenahi, terutama mobilitas warga dan infrastruktur akses jalan.
“Penanganan longsor di Desa Tempur ini kan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, nanti dibuatkan beberapa rute untuk memudahkan warga beraktivitas,”ujarnya.
BACA JUGA: Bupati Jepara Usulkan Sekolah Terintegrasi di Karimunjawan kepada Mendikdasmen
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menjelaskan, jalan menuju Desa Tempur memang tidak layak dan membahayakan warga. Ada dua jalur alternatif yang bisa dilalui, lewat Desa Sumanding dan Kecamatan Kembang.
Jalur Alternatif tersebut pernah diajukan pada 2019-2021, tetapi sampai saat ini belum terealisasi. Jika jalur itu milik Perhutani, Abdul Wachid akan berkoordinasi dengan Perhutani Provinsi Jawa Tengah dan Pusat, agar bisa digunakan meski harus sewa lahan.
“Untuk bencana di Jepara, Kepala BNPB siap membantu, baik itu jembatan yang terputus di Desa Tempur, logistik, dan yang lainnya. Sedangkan jalur alternatif, segera dibuat datanya dan diajukan, saya siap mengawal,”terangnya.
Kejadian longsor di Desa Tempur sejak Jumat, 9 Januari 2026, mengakibatkan warga terdampak 1346 KK (3642 jiwa). Berdasarkan kaji cepat (rapid assesment), akses utama dari dan menuju terputus sepanjang 60 meter. Sampai saat ini, ada 23 longsoran yang terjadi di Desa Tempur Kecamatan Keling. (KA)
