“Ketahuilah saudara-saudaraku, perkumpulan ini adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada kalian. Dimana Allah telah mengumpulkan dan mempersatukan kalian serta menggerakan kalian untuk senantiasa taat kepadaNya. Maka sudah seharusnya kalian bersyukur atas nikmat tersebut. Dan cara mensyukurinya adalah dengan keterlibatan kalian pada anugerah Allah tersebut yang diberikan kepada kalian dalam perkumpulan kalian ini”.
Penggalan kalimat di atas adalah bagian dari khutbah iftitah KH. Hasyim Asy’ari dalam muktamar kedua Perkumpulan Nahdlatul Ulama tahun 1927 M. Beliau menegaskan bahwa perkumpulan ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, bukan musibah yang yang harus kita hadapi dengan bersabar.
Penulis mengamati dalam Muktamar NU selalu muncul satu fenomena yang nyaris berulang, yaitu meningkatnya suhu politik internal organisasi. Lobi dilakukan secara intensif, deklarasi dukungan, perang opini dan klaim di media-media oleh para calon dan atau muhibbinnya, bahkan yang lebih miris lagi adalah bagi-bagi amplop. Dan semua ini seolah dianggap lumrah. Namun justru karena dianggap lumrah, kita sering lupa bertanya : Apakah dinamika tersebut merupakan tanda kedewasaan demokrasi perkumpulan atau justru cermin kuatnya tarik menarik syahwat kekuasaan?.
Sebagai organisasi islam terbesar di dunia, NU memiliki modal sosial yang luar biasa. Siapapun yang memimpin NU akan memiliki pengaruh besar, bukan hanya terhadap warga nahdliyin, tetapi juga pada arah kebijakan publik dan percaturan politik nasional.
Disinilah letak persoalannya. Ketika posisi ketua umum dipandang sebagai pusat pengaruh strategis, godaan untuk menjadikan muktamar sebagai arena perebutan kekuasaan menjadi semakin besar.
BACA JUGA: Situs Langgar Bubrah Diduga Peninggalan Era Ratu Kalinyamat, Bupati Jepara Siap Dukung Pelestarian Cagar Budaya
Tidak ada yang salah dengan kompetisi. Yang menjadi masalah adalah ketika kompetisi kehilangan etika. Ketika politik gagasan digantikan politik pencitraan, ketika musyawarah mulai dikalahkan oleh kalkulasi politik, ketika jual beli suara dianggap bagian dari ritual muktamar dan ketika loyalitas kepada jam’iyah bergeser menjadi loyalitas kepada jaringan alumni atau figur.
Lebih ironis lagi, isu-isu substansial justru sering tenggelam. Di tengah tantangan besar yang dihadapi NU –kemiskinan warga, penguatan pesantren, kaderisasi ulama, transformasi digital, pengembangan ekonomi umat, hingga ancaman ekstrimisme- diskusi publik justru lebih banyak berkutat pada hitung-hitungan dukungan dan peta kemenangan. Seolah masa depan NU cukup ditentukan oleh siapa yang menang, bukan oleh apa yang akan dikerjakan setelah menang.
Fenomena ini harus menjadi alarm bagi seluruh warga nahdliyin, terutama bagi para pemilik suara. Karena ditangan mereka, amanah jam’iyah guna mengorkestrasikan kekuatan jama’ah untuk saling melengkapi dan bahu membahu demi terwujudnya ‘izzul islam wal muslimin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ingatlah, sejarah menunjukan bahwa organisasi besar tidak runtuh karena perbedaan pendapat, tetapi karena kehilangan orientasi. Ketika jabatan dipandang sebagai prestise, bukan lagi amanah; ketika kemenangan lebih penting dari persaudaraan; ketika kekuasaan lebih menarik daripada pengabdian; saat itulah marwah organisasi mulai terkikis.
Hasrat kekuasaan seringkali membutakan mata dan hati nurani, menghalalkan segala cara demi memenuhi dan memuaskan syahwat. Dalam kondisi yang demikian, potensi menguatnya kepentingan dari luar jam’iyah menjadi leluasa bermain.
BACA JUGA: Hari Anak Nasional: Momentum Perkuat Kualitas Pengasuhan dan Pendidikan
Besarnya pengaruh NU membuat banyak pihak berkepentingan terhadap arah kepemimpinannya. Hubungan baik dengan negara maupun berbagai elemen masyarakat lain memang penting. Namun hubungan itu tidak boleh membuat NU kehilangan independensinya sebagai kekuatan moral yang mampu memberikan kriktik, masukan dan teladan.
Organisasi sebesar NU harus menjadi subjek yang menentukan arah, bukah objek yang ditentukan oleh kepentiangan siapapun.
Muktamar NU ke-35 memiliki tugas berat, yaitu menentukan arah kebijakan jam’iyah dalam perjalanannya di abad kedua ini.
Tantangan perubahan jaman, perkembangan teknologi yang begitu cepat, kondisi geopolitik dunia yang sedang tidak baik-baik saja membutuhkan bimbingan dan teladan NU.
Para Muassis dan Masyayikh NU mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan sesuatu yang diperebutkan, melainkan amanah yang diterima dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, ukuran keberhasilan muktamar bukanlah seberapa hebat seseorang memenangkan kontestasi, tetapi seberapa manfaat yang dapat dihadirkan bagi umat setelah kontestasi berakhir.
BACA JUGA: Catat Tren Positif, Berikut Capaian BAZNAS Jepara Semester Pertama 2026
Apakah Muktamar NU ke-35 akan dikenang oleh sejarah sebagai forum yang melahirkan keputusan-keputusan maslahat bagi masa depan jam’iyah, jama’ah dan persatuan bangsa serta memperkokoh peran NU sebagai penjaga Islam ahli sunnah wal jama’ah yang moderat. Atau sebaliknya, ia akan dikenang sebagai momentum hiruk pikuk perebutan pengaruh dan kekuasaan yang mengalahkan suara akal sehat dan semangat khidmah.
Nahdlatul Ulama’ dapat bertahan satu Abad karena dibangan di atas keikhlasan para muasis dan masyayikh, bukan di atas ambisi para pencari kekuasaan. Oleh sebab itu, menjelang Muktamar ke-35, pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah siapa yang akan menjadi Rais ‘Am dan Ketua Umum, melainkan apakah NU masih mampu menjaga marwahnya sebagai jam’iyah yang membimbing umat dengan ilmu, akhlak dan keteladanan. Atau justru terseret ke dalam pusaran kekuasaan yang mengikis jati dirinya.
Nahdlatul Ulama’ adalah anugerah Allah untuk umat Islam, bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia.
Mari kita syukuri anugerah ini denga penuh kegembiraan. Selamat bermuktamar ke-35 dengan gembira. Ya Allah, Ya Qohhar, Ya Jabbar lindungi muktamar ke-35 ini dari tangan-tangan dan hasrat jahat. Berikan kekuatan pada para pengambil kebijakan dan pemilik hak suara untuk menapaki jalan yang Engkau ridloi. Laa Haula walaa Quwwata illaa Billahi.
KH. Abdul Basit, Katib Syuriah PWNU Jawa Tengah