PATI | GISTARA. COM – Lebih dari 80 kiai dan bu nyai pengasuh pondok pesantren NU se-Kabupaten Pati merumuskan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Rekomendasi tersebut mencakup pengetatan perizinan dan pengawasan pesantren termasuk menutup pesantren tidak berijin, penguatan peran Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) di berbagai tingkatan, serta penyediaan layanan psikologis dan bimbingan konseling bagi santri.
Rekomendasi itu mengemuka dalam Halaqah Masyayikh dan Pengasuh Pondok Pesantren yang diselenggarakan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU) bersama Satuan Penanggulangan Kekerasan di Pesantren (SAKA PBNU), RMI PWNU Jawa Tengah, dan RMI PCNU Pati di Pondok Pesantren Madinatul Qur’an, Pati, Ahad (2/8/2026).
Halaqah tersebut merupakan bagian dari rangkaian Gerakan Nasional Pesantrenku Aman yang mendorong keterlibatan langsung para kiai, bu nyai, dan pengasuh pesantren dalam merumuskan langkah pencegahan serta penanganan kekerasan yang sesuai dengan karakter dan tradisi kepesantrenan.
Turut hadir Ketua RMI PWNU Jawa Tengah KH Ahmad Fadlulloh Tumuji, M.Pd., Rais Syuriyah PCNU Pati KH Minanurrohman, Lc., Ketua Tanfidziyah PCNU Pati KH Dr. Yusuf Hasyim, M.Si., Ketua RMI PCNU Pati KH Muhammad Liwa’uddin Najib, M.Pd., serta para pengasuh pondok pesantren NU se-Kabupaten Pati.
BACA JUGA: Situs Langgar Bubrah Diduga Peninggalan Era Ratu Kalinyamat, Bupati Jepara Siap Dukung Pelestarian Cagar Budaya
Ketua RMI PWNU Jawa Tengah, KH Ahmad Fadlulloh Tumuji, menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mencegah dan menangani persoalan kekerasan di pesantren. Menurutnya, halaqah menjadi ruang bagi para pengasuh untuk mendiskusikan persoalan yang dihadapi sekaligus mencari solusi bersama.
“Dalam kesempatan ini, kita bersama mempunyai waktu untuk saling berdiskusi dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris RMI PBNU, Gus Ulun Nuha, mengatakan bahwa berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan pesantren akhir-akhir ini perlu menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh.
Ibu Nyai Pengasuh Pesantren NU Pati
“Dalam realitas yang terjadi pada pesantren akhir-akhir ini, perlu adanya evaluasi dan pembenahan dalam beberapa aspek, mulai dari sistem kepengasuhan hingga tatanan infrastruktur pesantren,” ujar Gus Ulun.
Ia mengibaratkan pembenahan tersebut seperti proses mengobati seseorang yang sedang sakit. Menurutnya, persoalan harus terlebih dahulu dikenali secara terbuka agar solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan akar masalah.
“Layaknya mengobati orang sakit, maka perlu minum obat. Untuk dapat meminum obat, harus diidentifikasi terlebih dahulu apa penyakitnya dan harus ada kesadaran dalam diri bahwa dia sedang sakit, sehingga dapat diberikan formula obat yang tepat,” jelasnya.
BACA JUGA: Hari Anak Nasional: Momentum Perkuat Kualitas Pengasuhan dan Pendidikan
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Permata Kajen, Nyai Hj. Royannach Ahal, mengingatkan bahwa persoalan kekerasan di pesantren tidak seharusnya direspons dengan saling mencari pihak yang dapat dipersalahkan. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan introspeksi bersama dengan tetap menempatkan iman dan adab sebagai pijakan.
“Terjadinya kekerasan di pesantren itu tidak menjadi kesalahan satu atau dua pihak. Daripada mencari kambing hitam, alangkah lebih bijak kalau bersama-sama introspeksi diri akan pentingnya iman dan adab dalam menghadapi permasalahan ini,” ungkapnya.
Salah satu rekomendasi yang mengemuka dalam halaqah tersebut adalah perlunya pemerintah memperkuat standar perizinan sekaligus pengawasan terhadap pesantren.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Akrom, Kiai Imam Mughribi, menilai pemerintah perlu memiliki standar yang baku dan objektif dalam proses pemberian izin, serta memastikan lembaga yang menggunakan nama pesantren benar-benar memenuhi standar yang ditentukan. (KA)
