JEPARA | GISTARA. COM – Penguatan pendidikan madrasah menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abdul Wahid di Gedung PGRI Jepara, Jumat (7/8/2026).
Mengangkat tema “Mewujudkan Madrasah Berdaya Saing melalui Inovasi, Kolaborasi, dan Transformasi Digital”, kegiatan tersebut mempertemukan pengurus LP Ma’arif, Pergunu dan kepala madrasah dari jenjang MI, MTs, hingga MA di bawah naungan KKMI 02, KKMTS 02, dan KKMA 02 Jepara.
Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Kepala Kantor Kemenag Jepara H. Ahsan Muhyiddin, Ketua LP Ma’arif H. Mualimin, Katib Syuriyah PCNU Jepara H. Nasrullah Huda, Ketua Pergunu dan Ketua KKMTs 02 H. Ahmad Makhali, Ketua KKMI 02 Jepara H. Mustofa, Ketua KKMA 02 Jepara H. Nur Khandir, serta Wakil Dekan FTIK UIN Sunan Kudus Dr. Yusuf Falah.
Dalam kesempatan tersebut, Abah Wahid panggilan akrab H. Abdul Wahid menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu sektor penting dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Situs Langgar Bubrah Diduga Peninggalan Era Ratu Kalinyamat, Bupati Jepara Siap Dukung Pelestarian Cagar Budaya
Ia menyebut keberadaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang MI, MTs, dan MA menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan.
“Presiden Prabowo salah satu programnya adalah pengembangan SDM, terutama bidang pendidikan. Buktinya ada PIP untuk MI, MTs, MA. Ini bukti komitmen Presiden Prabowo,” kata Abdul Wahid.
Selain PIP, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Abdul Wahid menegaskan, anggaran pendidikan secara nasional telah dialokasikan sebesar 20 persen dalam APBN. Namun, menurutnya, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara pembiayaan pendidikan umum dan pendidikan agama.
“Anggaran pendidikan nasional dengan pendidikan agama itu bagaikan langit dan bumi, sampai sumur bor,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat pesantren dan madrasah memiliki sejarah panjang dalam mencerdaskan masyarakat.
Lebih lanjut, Abdul Wahid menyampaikan bahwa pada 2025, Kabupaten Jepara mendapatkan kuota PIP untuk murid madrasah sebanyak 18 ribu, untuk tahun 2026 diusulkan kuota PIP sebanyak 25 ribu.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengajuan PIP tetap memiliki kriteria tertentu. Salah satunya adalah penerima berasal dari kelompok desil 1 hingga 4.
Karena itu, ia mendorong pihak madrasah untuk melakukan pendataan secara tepat agar bantuan pendidikan dapat menyasar siswa yang benar-benar membutuhkan.
BACA JUGA: Pameran “TATAH” Resmi Dibuka, Menteri Kebudayaan Ajak Generasi Muda Lestarikan Seni Ukir
Tak hanya memperjuangkan bantuan bagi siswa, Abdul Wahid juga mengungkapkan upaya memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah non-ASN.
Ia menyampaikan dirinya tengah memperjuangkan agar guru madrasah memperoleh tunjangan sekitar Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
“Doakan semoga segera terealisasi. Harapannya 2027 bisa direalisasikan. Saat ini proses pendataan,” katanya.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru menjadi bagian penting dalam membangun kualitas pendidikan. Guru yang mendapat perhatian dan dukungan memadai diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas mendidik generasi bangsa.
Kegiatan Ngopi tersebut sekaligus menjadi ruang dialog antara pengambil kebijakan, organisasi pendidikan, dan pengelola madrasah untuk membahas tantangan pendidikan Islam di tengah perkembangan teknologi. (KA)
