JAKARTA | GISTARA.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah menjelang puncak musim hujan 2026/2027.
Upaya tersebut meliputi penguatan peringatan dini, pemantauan cuaca ekstrem dan siklon tropis, hingga koordinasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Terbatas Antisipasi Bencana Alam bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Faisal menjelaskan, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November–Desember 2026. Namun, awal musim hujan tahun ini mundur sekitar 20–30 hari dibandingkan kondisi normal.
Sementara puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027, dengan intensitas hujan secara umum dalam kategori normal.
Meski demikian, durasi musim hujan yang lebih pendek perlu diwaspadai karena berpotensi memicu hujan ekstrem, banjir, dan tanah longsor.
Untuk mendukung kesiapsiagaan, BMKG menyediakan informasi peringatan dini melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini. Informasi tersebut mencakup potensi hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami.
Khusus peringatan curah hujan, masyarakat dapat mengakses informasi nowcasting hingga tiga-enam jam ke depan pada tingkat kecamatan, prakiraan harian tujuh hari, serta prakiraan dasarian dan bulanan.
Informasi tersebut menjadi dasar koordinasi BMKG dan BNPB dalam memetakan wilayah serta waktu yang berpotensi mengalami hujan ekstrem, banjir, maupun longsor sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih terarah.
Selain itu, BMKG mendukung pelaksanaan OMC bersama BNPB. Operasi ini dapat dilakukan ketika pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat. BNPB bertindak sebagai pelaksana dengan supervisi teknis BMKG.
BMKG juga memantau potensi siklon tropis. Pada akhir 2026, aktivitas diperkirakan lebih dominan di belahan bumi utara, sedangkan awal 2027 berpotensi bergeser ke belahan bumi selatan.
Faisal menegaskan, perubahan iklim membuat potensi cuaca ekstrem tetap perlu diantisipasi. BMKG juga terus memasok informasi meteorologi kepada Kemendagri, BNPB, dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung penanganan serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi.
Menurutnya, kesiapsiagaan dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat. (KA)