JEPARA – GISTARA.COM – Setelah hampir satu tahun diuji coba di sejumlah perangkat daerah, tahun ini Pemerintah Kabupaten Jepara memberlakukan surat dinas tanpa kertas di semua unit kerja. Bimbingan teknis (bintek) pengoperasian aplikasi Srikandi diberikan kepada puluhan admin unit kerja pada Selasa, 20 Februari 2024 di Gedung Ratu Shima kompleks Setda Jepara. Srikandi adalah nama aplikasi yang digunakan dalam penerapan surat dinas tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Edy Sujatmiko yang membuka bintek itu mengatakan, penerapan aplikasi Srikandi hingga unit kerja terbawah harus berimbas pada berkurangnya belanja pengadaan alat tulis kantor (ATK).
“Karena sudah uji coba satu tahun, maka saat Srikandi berlaku sampai unit kerja terbawah, spj (surat pertanggungjawaban) ATK harus berkurang. Saya minta ada kajian sederhana apakah penggunaan ATK benar-benar berkurang. Kalau tetap, berarti masih terlalu banyak dokumen yang di-back up,” kata Edy Sujatmiko.
BACA JUGA: Setiap Tahun Demam Berdarah di Jepara Menelan Korban
Untuk berjaga-berjaga andai aplikasi mengalami gangguan, Edy Sujatmiko memang menyebut perlunya back up data. Dokumen dalam kategori tertentu, tetap ada yang dituangkan dalam bentuk kertas.
“Sejak awal harus hati-hati. Bagaimana pun aplikasi harus didukung kekuatan software,” demikian Edy Sujatmiko.
Dia juga berpesan pentingnya konsistensi pimpinan unit kerja dalam penggunaan aplikasi yang kini berlaku di semua unit kerja. “Meski ada kalanya muser-muser (lambat loading) jangan kaget. Pimpinan jangan inkonsisten. Kita gunakan aplikasi ini. Di luar surat yang ada dalam Srikandi, dalam sehari pun saya bisa menyelesaikan beratus-ratus surat,” tambahnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara Sisnanto Rusli dalam laporannya mengatakan, penggunaan Srikandi di seluruh unit kerja bagian dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sebelum bintek ini, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi pada Oktober 2023 yang lalu. Peserta bintek di antaranya admin perangkat daerah, 16 admin Satkordikcam, 39 admin SMP, 22 admin Puskesmas, 11 kelurahan, hingga masing-masing seorang admin fasilitas kesehatan dan laboratorium kesehatan.
(Bakopi/Cib)
