JEPARA | GISTARA.COM – Puluhan tokoh dan aktivis yang tergabung dalam Lingkar Diskusi Nilai Hijrah (Li Dinihi) menggelar curah gagasan dan diskusi terarah untuk mengkritisi proses rekrutmen kepemimpinan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Jepara 27 Nopember 2024 yang akan datang.
Curah gagasan yang bertajuk “Jepara di Simpang Jalan” dilaksanakan di kediaman H. Adib Khoiruzzaman, komplek Pondok Pesantren Walisongo Pecangaan Kulon, Pecangaan Jepara pada Kamis 20 Juni 2024.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya terhadap figur yang akan berkontestasi dalam pilkada yang akan datang”, kata Habib Ismail Alkaf, penggagas kegiatan diskusi tersebut.
“Sampai saat ini kita hanya melihat banyak baliho dan spanduk yang bertebaran di tepi jalan bahkan sampai pelosok desa, tanpa kita tahu latar belakang dan rekam jejak mereka. Tema Jepara di Simpang Jalan itu berarti jangan sampai kita salah pilih pemimpin”, lanjut Habib Ismail yang juga pengurus Rabithah Alawiyah Kabupaten Jepara.
BACA JUGA: Komunitas Difabel Dukung Gus Nung Jadi Bupati; Berharap Perbup Turunan dari Perda Disabilitas
Hal senada disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia (MP3I) Kabupaten Jepara K. Muhammad Rosif Arwani, “Kita harus jeli dan cermat dalam membaca profil bakal calon bupati. Siapakah dia? Siapa saja yang ada di belakangnya? Apa gagasannya untuk membangun Jepara?”
“Dari sekian banyak person yang telah menyatakan diri maju dalam kontestasi, masih sangat sedikit informasi yang disampaikan kepada kita sebagai masyarakat Jepara”, kata pengasuh Pondok Pesantren An Nur Mangunan Tahunan Jepara.
Sementara itu, pembina Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jepara Dr. Djoko Tjahjo Poernomo memaparkan prasyarat dan nilai-nilai kepemimpinan Jawa asthabrata. “Sebagai orang Jawa kita perlu mengamalkan nilai kepemipinan asthabrata. Delapan unsur kepemimpinan ideal ini melambangkan sifat, watak, karakter dan perilaku pemimpin. Apakah calon bupati mendatang memenuhi unsur asthabrata”, kata Djoko.
“Kita juga harus tahu bibit, bobot dan bebet calon pemimpin kita. Semua harus kita kaji secara ilmiah dan rasional. Jangan sampai calon bupati nantinya memiliki cacat hukum atau berpotensi melakukan tindakan melawan hukum”, tegas Djoko. (Ka/Za)
