JEPARA | GISTARA. COM – Bupati Jepara H. Witiarso Utomo secara resmi membuka Pelatihan Petugas Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 bagi petugas lapangan dan pengawas lapangan di Hotel D’Season Premier Bandengan Jepara, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara tersebut turut dihadiri Komandan Kodim 0719/Jepara atau yang mewakili, Kepala BPS Kabupaten Jepara Isnaini, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan atau yang mewakili.
Dalam laporannya, Kepala BPS Kabupaten Jepara Isnaini menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh, termasuk perkembangan sektor usaha hingga ekonomi digital.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, BPS Jepara melaksanakan pelatihan bagi petugas yang akan diterjunkan ke lapangan. Tercatat sebanyak 1.076 petugas pendataan lapangan, 138 petugas pemeriksa lapangan, serta 32 petugas organik BPS akan terlibat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Jepara.
“Pelatihan dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama pada 2–4 Juni 2026, gelombang kedua pada 8–10 Juni 2026, dan gelombang ketiga pada 12–14 Juni 2026. Secara keseluruhan terdapat 15 kelas pelatihan yang akan mengikuti kegiatan ini,” jelas Isnaini.
Sementara itu, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Jepara yang telah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan baik, termasuk melalui pelatihan bagi para petugas lapangan sebagai ujung tombak keberhasilan sensus.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, saya menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Jepara yang telah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan baik, termasuk menyelenggarakan pelatihan bagi para petugas lapangan yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan sensus ini,” ujar Witiarso.
Menurutnya, Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Bupati menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah struktur ekonomi secara signifikan. Banyak aktivitas usaha yang sebelumnya mudah terlihat secara fisik kini berkembang melalui marketplace, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya.
“Karena itu pemerintah membutuhkan data yang lebih lengkap, lebih akurat, dan lebih mutakhir agar tidak ada potensi ekonomi masyarakat yang luput dari pencatatan,” katanya.
Witiarso juga mengungkapkan bahwa data ekonomi yang berkualitas sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam merumuskan arah pembangunan yang tepat sasaran. Ia menyebut perekonomian Jepara terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,41 persen pada tahun 2025.
Selain itu, Jepara memiliki berbagai sektor unggulan yang menjadi kekuatan daerah, mulai dari industri mebel dan ukir yang telah mendunia, UMKM yang terus berkembang, sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga perikanan dan kelautan.
“Potensi besar tersebut memerlukan dukungan data yang akurat agar arah pembangunan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme selama menjalankan tugas pendataan.
“Data yang Saudara kumpulkan harus benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai ada data yang terlewat, tidak akurat, atau tidak sesuai fakta lapangan. Setiap angka yang dicatat akan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah pada masa mendatang,” pesannya. (KA)
