MEDIA GATHERING – Prioritas Regsosek 2022 Sosialisasi pendataan awal dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Semarang bersama media di Melva Balemong Hotels and Resorts, Ungaran, Selasa, 18/10/2022. (Foto: Arief/Gistara)
UNGARAN | GISTARA.com – Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 sudah dimulai sejak 15 Oktober 2022. Pendataan Regsosek dilaksanakan oleh petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh provinsi di Indonesia berisi pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan dilaksanakan serentak hingga 14 November 2022 mendatang.
Kegiatan itu merupakan upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau terpadu. Dengan menggunakan data tunggal tersebut, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Nantinya data tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan.
Di Kabupaten Semarang, terdapat 24 desa yang menjadi prioritas pendataan Regsosek tersebut, yakni desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 30 Oktober 2022 ini. Ke 24 desa itu tersebar di 14 kecamatan yang ada di Bumi Serasi, di antaranya Desa Reksosari, Lanjan, Bringin, Cukil, Manggihan, Bedono, Keji, dan berbagai daerah lainnya.
“Regsosek ini kan ditarget waktunya ya, nah makanya yang ada Pilkades ini yang kita percepat, kita tambah target pencapaian hariannya,” ungkap Kepala BPS Kabupaten Semarang Sri Wiyadi di sela-sela kegiatan Media Gathering Sosialisasi Pendataan Awal Regsosek 2022 di Melva Balemong Hotels and Resorts, Ungaran, Selasa (18/10/2022).
| Baca juga: Curah Hujan Tinggi, Dinkes Kabupaten Semarang Ingatkan Ancaman DBD
Dijelaskan Wiyadi, alasan desa penyelenggara Pilkades ini mendapat prioritas adalah sebagai langkah antisipasi kerawanan yang dimungkinkan terjadi saat penyelenggaraan Pilkades.
“Tahapan Pilkades saat ini sudah dimulai, nanti ada masa kampanye dan masa tenang juga. Takutnya kalau kita datang dari rumah ke rumah untuk mendata, timbul persepsi mendukung calon tertentu dan sebagainya,” terangnya.
Kemudian upaya antisipasi lain yang dilakukan adalah membekali petugas yang bertugas mendata di lapangan dengan atribut resmi BPS dan surat tugas. Sehingga responden yang menjadi sasaran pendataan tidak ragu dan bisa memberikan informasi yang benar.
“Total petugas lapangan kita ada 1.822 orang yang kita sebar untuk mendata lebih kurang 350 ribu Kepala Keluarga. Mereka kita beri pembekalan selama dua hari, termasuk cara bertindak yang tepat dalam menggali informasi responden utamanya di wilayah penyelenggara Pilkades,” sambungnya.
Pada bagian akhir, Wiyadi mengimbau agar responden dapat memberikan jawaban jujur terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh petugas di lapangan. Sebab, hal itu akan menjadi acuan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan. Tidak hanya untuk program perlindungan sosial, melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah. Selain itu, juga digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
“Sehingga jangan ‘ngapusi’, jawab apa adanya. Kepada petugas juga kami imbau profesional, pastikan kuesioner diisi berdasarkan wawancara responden. Sebab ada sanksi bagi petugas yang tidak sesuai dalam mengisi (kuesioner),” tegasnya. (Arief/Gistara)
